Pariwara
Konawe Utara

Izin Lingkungan Perusahaan Tambang di Konut Kedaluwarsa

HELMIN TOSUKI/KENDARI POS
KERUSAKAN LINGKUNGAN : Aktivitas tambang PT Dakka Group di Desa Boedingi, Kecamatan Laskep yang berdampingan dengan sekolah dasar. Penyakit ISPA bagi murid dan masyarakat sekitar, mengintai.

KENDARIPOS.CO.ID — Dua perusahaan pertambangan yang melakukan eksploitasi sumber daya alam (SDA) di Konawe Utara (Konut), dituding belum mengantongi izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Padahal dua perusahaan tambang berbendera PT Dakka Group di Desa Boedingi dan PT Manunggal Sarana Surya Pratama (MSSP) di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo Kepulauan telah melakukan eksploitasi ore nikel.

“Aktivitas penambangan ternyata banyak menimbulkan kerusakan lingkungan dan eksploitasi yang dilakukan cenderung tak menerapkan kepekaan seperti yang dilakukan dua perusahaan tersebut. Sampai saat ini mereka tidak memiliki izin lingkungan,” kritik Presidium Ampera Konut, Edison Peokodoh didampingi koleganya, Agus Dermawan, selasa (24/4). Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan (Ampera) Konut itu juga menuding, dua perusahaan tersebut belum mengantongi izin tempat pengelolaan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (TPSLB3 ) dan pengelolaan limbah cair (PLC) sebagai syarat untuk melakukan penambangan.

“Semestinya mereka memenuhi kewajibannya sebelum melakukan aktivitas,” sorot Edison Peokodoh. Pihaknya mendesak Gubernur Sulawesi Tenggara untuk mencabut izin usaha pertambangan (IUP) kedua perusahaan tersebut karena melakukan pelanggaran terhadap lingkungan.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Konut, Basrudin, menuturkan, izin lingkungan kedua perusahaan pertambangan dimaksud telah kedaluwarsa. Sehingga harus dilakukan perpanjangan. BLH Konut menganggap, manajemen PT MSSP dan PT Daka Group, bandel. Sebab pihaknya sudah pernah melayangkan teguran pada perusahaan dimaksud. Namun hingga kini pihak perusahaan belum ada inisiatif untuk memperpanjang izin lingkungan.

“Sampai sekarang belum ada progres untuk memperpanjang. Teguran baru sekali dilakukan,” kesal mantan Kabag Pemerintahan Setkab Konut tersebut, selasa (24/4). Basrudin menegaskan, jika teguran pertama tak diindahkan pihak perusahaan, maka BLH mengancam akan menembuskan persoalan tersebut ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Polda Sultra untuk penegakan hukumnya. Sementara itu Humas PT Dakka Group, Kadir yang coba dikonfirmasi, tak dapat dihubungi. (b/min)

Click to comment

Tinggalkan Balasan

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

The Latest

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top