Pariwara
Muna

Angkutan Ilegal di Muna Sulit Dikontrol

Ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Keberadaan mobil pribadi yang digunakan mengangkut penumpang umum, masih terus terlihat di Kota Raha. Padahal aktivitas kendaraan berplat “gantung” itu diketahui ilegal dan tidak dibenarkan. Mobil plat hitam dilarang dioperasikan untuk keperluan komersil sesuai undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Upaya penertiban diklaim sudah berulang kali dilakukan pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Muna, termasuk dengan membentuk tim terpadu dari stakeholder terkait. Hanya saja, ulah bandel pengemudi mobil plat gantung tetap saja sulit dikontrol. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Dishub Muna, Muljabar AK. Ia mengaku selama ini hanya melakukan pembinaan pada pengendara mobil tanpa diikuti tindakan preventif.

“Kami persuasif saja, sebab kewenangan kami khususnya bidang yang saya pimpin, sangat terbatas. Kalau misalnya sanksi penilangan, itu harus koordinasi dengan satuan lalu lintas dulu,” jelasnya saat ditemui di ruang kerjanya, rabu (18/4). Muljabar menyebutkan, dua pekan belakangan ia sudah menegur sembilan kendaraan plat hitam yang kedapatan mengangkut penumpang. Tetapi lagi-lagi tindakan yang diberikan hanya teguran meminta para sopir segera mengurus izin trayeknya jika ingin beroperasi komersil. Untuk diperbolehkan melayani penumpang, mobil angkutan harus melengkapi kir dan izin trayek dari Dishub setempat.

“Paling sering kedapatan di Pos PAD Tampo dan Warangga. Kami minta dilengkapi persyaratannya. Hanya alasannya, itu mobil cicilan jadi belum punya buku hitam. Selain itu alasan tidak ada uang. Tapi itu sekadar alasan mengada-ngada,” tambahnya. Muljabar mengaku tidak tahu pasti jumlah mobil plat gantung yang beroperasi. Kendati begitu, mobil-mobil tersebut suka mengangkut penumpang di terminal bayangan seperti pertigaan hutan Warangga, depan SMP 2 Raha, Kelurahan Mangga Kuning dan depan RSUD Muna. Rute yang sering dilayaninya antara lain Raha-Tampo, Raha-Wamengkoli dan Raha-Kambara. Karena aktifitas ilegal tersebut, Dishub tidak bisa menarik retribusi. “Sudah tiap hari kami awasi. Hanya memang butuh waktu,” imbuhnya. (c/ode)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top