Pariwara
Hukum & Kriminal

Dugaan Korupsi Pengadaan Bibit Ikan di Konawe, Jaksa Incar Tersangka Lain

Sahrir, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Konawe

KENDARIPOS.CO.ID — Kasus dugaan korupsi pengadaan bibit ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Konawe tahun anggaran 2015 yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe masih terus didalami. Korps adhyaksa mengendus adanya tersangka lain dalam perkara yang diduga menyebabkan kerugian negara senilai Rp 700 juta. Sebelumnya, jaksa telah menetapkan Kepala Bidang Pengadaan Bibit, yang berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kusdiana sebagai tersangka.

Kepala Seksi Pidana Khusus, Sahrir mengatakan, dalam aksinya tersangka sebagai PPK menghubungi rekanan untuk memesan bibit ikan, dan juga yang melakukan pembayaran kepada pihak ketiga. Nah, setelah dikonfirmasi ke pihak ketiga, uang yang dibayarkan tidak sesuai dengan tanda bukti kas. Pengakuannya, tersangka membayar sebanyak Rp 324 juta. Setelah diklarifikasi kepada saksi, yang dibayarkan hanya Rp 24 juta.

“Namun, untuk sementara tersangka tidak kami tahan, karena masih dalam pengembangan, dan kemungkinan ada tersangka baru. Dia tidak ditahan karena beberapa pertimbangan, pertama kalau ditahan, jaksa akan lebih sulit melakukan pengumpulan alat bukti dari tersangka. Kemudian, dia juga masih kooperatif. Setiap kami melakukan pemanggilan, ia selalu hadir,” terangnya.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sultra, program tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 700 juta. Kejaksaan juga baru menetapkan satu tersangka, namun ada kemungkinan masih ada tersangka lain dalam kasus tersebut. “Kita juga sedang mengumpulkan bukti untuk menetapkan tersangka lain. Selain itu, kita juga akan melihat dari pemeriksaan tersangka apakah akan ada fakta baru yang diungkapkan tersangka selama proses pemeriksaan atau tidak. Saat ini kami sedang mengumpulkan bukti yang mengarah ke sana,” tandasnya.

Untuk diketahui, Kusdiana disangkakan pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, dan diancam pidana maksimal 20 tahun,” tandasnya.(hel)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top