Pariwara
Politik

Netralitas ASN Kian Memperihatinkan, Bulan April, 33 Kasus Kembali Ditangani Panwas

Pelanggaran ASN pada Moment Pilkada Sultra 2018

KENDARIPOS.CO.ID — Peringatan bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak terlibat pada momentum Pilkada Sultra 2018 terkesan sia-sia. Faktanya, keterlibatan para pamong pemerintah ini terus terulang bahkan menunjukan tren peningkatan. Bila pada bulan Maret lalu, baru 171 kasus yang masuk di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sultra. Memasuki bulan April, jumlah temuan dan laporan terkait keterlibatan ASN telah mencapai 204 kasus.

Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu mengatakan himbauan agar ASN tidak ikut-ikutan mendukung salah satu pasangan kandidat belum efektif. Dari catatan Bawaslu Sultra, jumlah laporan dan temuan keterlibatan ASN terus bertambah. Sejauh ini, tiga daerah yang menggelar Pilkada di Sultra masih mendominasi. Sementara daerah lain, kasus yang ditangani Panwas masih dikisaran belasan.

“Dari 204 kasus, laporan dan temuan terbanyak masih di Panwas Kolaka. Hingga tanggal 9 April, jumlahnya telah mencapai 43 kasus. Jadi penambahan 9 kasus dibandingkan bulan Maret lalu. Kemudian disusul Baubau berjumlah 35 kasus dan Konawe sebanyak 33 kasus. Dan tiga daerah itu adalah daerah yg pilkada, baru disusul daerah¬†lainnya,” jelasnya melalui rilisnya, Rabu (11/4)

Saat ini, kasus-kasus tersebut tengah diproses panitia pengawas Pemilu (Panwaslu). Namun sebagain besar telah direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bahkan sudah ada yang dijatuhi sanksi. “Masih ada satu dua kasus yang ditangani. Ada kasus yang sudah siap direkomendasikan kembali ke KASN. Secara presentase, jumlah kasus yang diserahkan ke KASN sebesar 96 persen,” jelas dosen nonaktif Universitas Halu Oleo (UHO) ini.

Menurutnya, ada beberapa indikator ketidaknetralan ASN di Pilkada serentak tahun ini. Lemahnya sanksi yang dikenakan. Selanjutnya, besarnya potensi reward untuk dipromosikan karirnya bila paslon yg didukungnya menang. Ini menggambarkan masih rendahnya kepatuhan terhadap negara. Padahal, ASN seharusnya menjadi garda terdepan bahkan UU netral pun ditegaskan.

“ASN semestinya menjadi contoh kepatuhan hukum masyarakat kepada negara. Untuk itu, kami berharap kepada semua ASN untuk memberi contoh yang baik kepada seluruh masyarakat yg ada di sekitarnya,” ungkapnya. (b/wan)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top