Pariwara
Metro Kendari

Pemda Wajib Bentuk PPID

KENDARIPOS.CO.ID — Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra menggelar workshop sosialisasi keterbukaan informasi publik bagi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) kabupaten/kota dan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Sultra. Dalam workshop itu diketahui belum seluruhnya pemda di Sultra memiliki PPID. Padahal dengan berlakunya UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik, baik di provinsi maupun kabupaten dan kota melalui PPID.

Dalam workshop yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Kendari, Kamis (12/4/2018) diketahui bahwa pembentukan PPID wajib dilaksanakan sesuai amanahkan undang-undang. Ketua panitia workshop, Syahrir mengungkapkan dalam penyelenggaraan good goverment, keterbukaan informasi menjadi salah satu pilar dan prasyarat yang harus dilaksanakan. Olehnya itu, pemahaman tentang keterbukaan informasi publik harus dimiliki oleh setiap pejabat publik, utamanya PPID. Terlebih didalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik terdapat konsekuensi hukum. “Hal ini berlaku bagi pejabat publik maupun masyarakat yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam UU keterbukaan informasi publik. UU itu menjamin semua orang agar dapat memperoleh informasi sebagai wujud HAM,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kominfo Sultra, Yusrianto menambahkan berlakunya UU itu harus dimaknai positif. Artinya menjadi kewajiban badan publik untuk memberikan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi. Tanpa informasi, masyarakat sulit untuk memberikan masukan dan partisipasi yang optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. “Kewajiban penyediaan informasi publik tidak hanya Pemda saja namun juga pada setiap badan publik seperti, BUMN, BUMD, partai politik serta organisasi sosial kemayarakatan,” ujar Yusrianto.

Hal itu sangat penting agar informasi dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat dan tidak salah dalam pengelolaan. Namun dalam melaksanakan informasi publik tidak berarti semua informasi harus disampaikan kepada publik. “Pengecualian diberlakukan terhadap informasi-informasi yang sifatnya rahasia dan terbatas. Kalau ada informasi publik yang tidak dikecualikan terkesan ditutupi itu bisa dilaporkan pada komisi informasi. Kalau tidak menemui jalan damai, maka masalah tersebut dapat dilanjutkan diranah hukum,” tutupnya. (myu/b)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

The Latest

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top