Pariwara
Nasional

Tenaga Kerja Asing Harus Dibatasi

KENDARIPOS.CO.ID — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Taufik Kurniawan menyoroti Peraturan Presiden (Perpres) nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Menurut Taufik, seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan dengan matang Perpres tersebut. “Seyogyanya ini dipertimbangkan. Sekali lagi, TKA harus ada pembatasan, apakah TKA itu dengan skill atau unskill,” kata Taufik di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Dia menambahkan, kalau persoalan TKA unskill tidak diatur, ini akan merugikan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang harus merasakan kehilangan haknya sebagai warga negara sesuai dengan UUD 1945. Taufik menegaskan, jutaan rakyat Indonesia yang belum mendapatkan pekerjaan harus dilindungi negara.

“Tapi, kalau ini tidak diatur dengan perundang-undangan, maka harus ditunda dulu karena ini menyangkut dengan isu yang tidak pada tempatnya,” ungkap Taufik. Menurut dia, kalau ada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) bahwa yang dibutuhkan TKA yang memiliki skill misalnya transfer teknologi, boleh-boleh saja. Sebab, ahli teknologi dari mana pun yang terkait pemanfaatan pembangunan di Indonesia tentu harus ada pendampingan dari TKA ahli. “Tapi kalau kemudian mengenai tukang cangkulnya, tenaga kuli panggulnya itu tidak boleh itulah,” ujarnya.

Ketua DPP Partai Gerindra, Heri Gunawan juga melontarkan kritik keras atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Heri menyebut Presiden Joko Widodo telah sesat secara logika karena menerbitkan perpres yang bertujuan meningkatkan investasi itu.

“Seolah-olah dengan dimudahkannya TKA masuk ke Indonesia, maka investasi akan naik. Itu logika yang sesat. Mestinya, investasi memberi dampak pada terserapnya tenaga kerja lokal,” ucap Heri, Selasa (10/4). Politikus Senayan ini justru menilai kebijakan pemerintah mempermudah TKA akan meningkatkan angka pengangguran. Untuk diketahui, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih berada di angka 5,3 persen.

Bahkan, TPT 2018 diprediksi meningkat ke angka 5,5 persen. Heri lantas menyodorkan angka TKA di Indonesia berdasar data Kementerian Ketenagakerjaan per Maret 2018, yang sudah mencapai 126 ribu orang. “Saya khawatir dengan adanya perpres itu justru akan membuka lebar masuknya pekerja asing. Ujungnya, kesempatan kerja bagi rakyat sendiri makin tipis,” tegasnya. Selain itu Heri juga menilai Perpres 20/2018 telah mencederai konstitusi khususnya Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak warga negara atas lapangan kerja dan penghidupan yang layak. Sebab, perpres itu bisa dianggap sebagai bukti bahwa pemerintah tak punya keberpihakan sama sekali kepada upaya melindungi tenaga kerja lokal. “Pemerintah juga bisa dinilai terlalu pro-kepentingan investor yang terlalu memberi keistimewaan kepada TKA. Jika sudah begitu, buat apa investasi jika tak mampu mengangkat harkat dan martabat anak bangsa?” imbuhnya. (fat/jpg)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top