Pariwara
Nasional

Kasus Bank Century, Mantan Wapres Berpotensi Tersangka

Mantan Wakil Presiden RI, Boediono (pakai kacamata,red) melambaikan tangan kepada wartawan usai keluar dari gedung KPK. Foto: JPNN

KENDARIPOS.CO.ID — Keterlibatan mantan Wakil Presiden (Wapres) Boediono dalam skandal korupsi Bank Century kembali menyeruak. Itu setelah hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Efendi Muchtar memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Boediono sebagai tersangka dalam perkara yang diduga merugikan keuangan negara triliunan rupiah itu. “Tentu kami hormati putusan pengadilan tersebut, berikutnya KPK akan mempelajari putusan itu,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (10/4). Putusan hakim PN Jaksel itu merupakan hasil dari gugatan praperadilan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman terhadap KPK pada Senin (9/4/2018). Boyamin menggugat KPK lantaran tidak kunjung mengembangkan perkara Century.

Febri menilai putusan praperadilan itu relatif baru. Dengan begitu, pihaknya tetap harus mempelajari apa saja poin penting yang didalilkan hakim dalam putusan tersebut. “Prinsip dasarnya KPK berkomitmen mengungkap kasus apapun sepanjang terdapat bukti yang cukup,” terangnya. Febri pun menegaskan, KPK akan bersikap independen dalam menangani perkara itu. “Proses hukum tidak bisa ditentukan oleh satu atau dua orang tentunya,” jelasnya.

Disisi lain, Boyamin menegaskan selain Boediono, dalam putusan perkara bernomor 24/Pid.Prap/2018 PN Jaksel itu juga memerintahkan KPK menetapkan Muliaman Hadad (mantan Deputi BI), Raden Pardede (mantan Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan) dan kawan-kawan sebagai tersangka. Sampai saat ini, dalam kasus itu baru satu orang yang diproses. Yakni, mantan Deputi Bank Indonesia bidang moneter Budi Mulya. “Kami sudah enam kali mengajukan praperadilan Century, dua kali sebelum vonis Budi Mulya dan empat kali setelah vonis,” papar pegiat antikorupsi kelahiran Ponorogo tersebut.

Berkaitan dengan putusan yang diketuk oleh PN Jaksel tersebut, pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menyampaikan bahwa KPK harus melaksanakan putusan itu. ”Jika ada perintah pengadilan, maka KPK sebagai penegak hukum wajib menjalankan perintah pengadilan,” ungkap dia ketika dikonfirmasi Jawa Pos kemarin malam. Apabila tidak melaksanakan perintah yang dibacakan dalam putusan pengadilan, kata Fickar, KPK sama saja telah membangkang terhadap hukum. ”KPK sebagai lembaga independen tidak bisa semaunya. Dia harus tunduk pada perintah hukum,” ujarnya. (rin/jpg)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

The Latest

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top