Pariwara
Nasional

Setoran Jamaah Capai Rp 1,4 Triliun, Dana Abu Tours Tinggal Rp 2 M

KENDARIPOS.CO.ID — Aset Abu Tours yang tersisa tidak cukup lagi untuk mengembalikan dana jamaah. Termasuk untuk memberangkatkan jamaah yang belum umrah. Kuasa Hukum Abu Tours Hendro Saryanto dan Kanon Armiyanto mengungkapkan, total dana biro perjalanan umroh milik Hamzah Mamba itu hanya tersisa Rp 2 miliar. Hendro mengungkapkan, aset Abu Tours dalam bentuk fisik sepeti bangunan dan kendaraan hampir semuanya sudah dijaminkan ke bank atau pihak ketiga. Hasil dari penjaminan tersebut dipergunakan untuk membeli tiket dan pembayaran akomodasi seperti hotel. ”Kalau keuangannya, tinggal Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar di kas. Tidak ada lagi,” kata Hendro di Jakarta, Senin (9/4/2018).

Kanon menambahkan, Abu Tours sudah tidak punya kemampuan lagi memberangkatkan jamaah umrah. Total jamaah Abu Tours yang belum berangkat bukan 86.720 orang, tapi 96.504 jamaah. Sedangkan total dana yang sudah disetor ke Abu Tours mencapai Rp 1,4 triliun. ”Bukan Rp 1,8 triliun,” ungkap dia. Dia berharap pemerintah punya kebijakan untuk memperhatikan nasib jamaah yang belum berangkat. Apalagi setelah izin Abu Tours dicabut itu mereka pun kebingungan untuk memberangkatkan jamaah. Hendro menambahkan, memang ada manajemen keuangan yang kurang bagus. Dia menyebutkan, latar belakang Hamzah yang dulu hanya penjual es keliling dan sempat menjadi loper koran mengelola keuangan dengan manajemen yang sederhana.

Bisnis Abu Tours mulai bermasalah pada 2014 karena banyak biro travel yang banting harga sehingga mereka pun ikut-ikutan menerapkan tarif promo. ”Karena regulator tidak ada pembatasan harga. Mau tidak mau, suka tidak suka dia harus mengikuti biaya tersebut,” ujar Hendro.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar Ali menegaskan, pencabutan izin tersebut tidak lantas menggugurkan kewajiban menejemen Abu Tour untuk mengembalikan dana jamaah. ”Sehingga harus dikawal. Kami ikut mengawal,” ujarnya. Salah satu pengawalan yang dilakukan Kemenag adalah membentuk satgas bersama dengan kementerian dan lembaga lain. Salah satu tugas satgas adalah mengidentifikasi korban.

”Korban dibagi menjadi empat golongan. Golongan pertama yang harus berangkat dan mau membayar kekurangan. Golongan kedua yang mau berangkat tapi tidak mau membayar lagi,” ujarnya. Golongan lainnya adalah yang meminta uangnya kembali dan keempat adalah yang mengiklaskan. Kemenag juga membuat senter di kanwil Kemenag. Tujuan Kanwil ini untuk mengawasi antara penyelenggara umrah yang dicabut ijinnnya. Diharapkan hak-hak jamaah akan terpenuhi. ”Selain itu masyarakat juga bisa lapor ke kanwil terkait biro penyelenggara umrah yang dicurigai nakal,” ucapnya kemarin (9/4).

Biro nakal ini menurut Nizar bisa dilihat dari beberapa aspek. Misalnya saja waktu pemberangkatan yang lebih dari enam bulan setelah pendaftaran. Kedua adalah biaya yang sangat murah. ”Kemenag akan menentukan harga referensi berdasarkan standar minimal pelayanan. Kalau berdasarkan diskusi kali ini diputuskan pada angka Rp 20 juta. Kedepan akan dievaluasi lagi,” ucap Nizar. (jun/lyn/jpg)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

The Latest

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top