Pariwara
Nasional

Kemendagri : Rekam Data Kependudukan, Langsung Miliki e-KTP

KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus data kependudukan. Bahkan, bisa langsung memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) jika data-datanya lengkap. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh. Dia menegaskan, masyarakat yang datang ke kantor-kantor Dinas Dukcapil untuk merekam data kependudukan bisa langsung memiliki fisik e-KTP. Zudan mengklaim, saat ini sistem sudah berjalan dengan baik. Karena itu masyarakat tidak perlu lagi menunggu lama dan hanya memegang surat keterangan (suket). “SOP-nya seperti itu, sekarang yang sudah merekam, karena sistem sudah berjalan baik bisa langsung dicetak KTP elektroniknya,” kata Zudan di Jakarta, Senin (9/4/2018). Meski begitu, Zudan menegaskan percepatan yang dilakukan pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan masyarakat.

Menurut mantan Penjabat Gubernur Gorontalo ini, kapasitas dukcapil merekam data e-KTP di seluruh Indonesia mencapai 300.270 e-KTP/hari, namun masyarakat yang datang merekam hanya 52 ribu. “Artinya ada kekosongan 275 ribu orang yang bisa merekam. Karena itu, saya minta masyarakat berbondong-bondong ke dinas dukcapil atau minta kami jemput bola,” ungkapnya.

Bukan hanya itu, pihaknya optimistis seluruh Dinas Kependudukan di daerah bisa melakukan perekaman dan pencetakan e-KTP hanya dalam waktu satu sampai dua jam. Zudan yakin target bisa tercapai jika jaringan internet di tiap daerah berjalan dengan baik. “Semua Dinas Dukcapil kami dorong satu jam selesai. Kalau jaringan bagus, alat tersedia, lalu tidak ada gangguan listrik, tidak ada gangguan lain, ini bisa kami jalankan seperti yang diminta Pak Mendagri Tjahjo Kumolo,” tambahnya.

Menurut Zudan, perekaman dan pencetakan e-KTP di daerah berpenduduk di atas tiga juta memakan waktu sekitar dua jam. “Namun, kalau penduduknya di bawah 500 ribu jiwa dan tidak ada gangguan, satu jam bisa dicetak,” ucapnya. Zudan menambahkan, percepatan perekaman dan pencetakan e-KTP merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki pelayanan pada masyarakat. Dia juga tak lupa mengingatkan kepala daerah untuk tidak melampaui kewenangan perihal pergeseran posisi Kadis Dukcapil. Berdasarkan UU, posisi Kadis Dukcapil memang berada di daerah, namun Surat Keputusannya langsung ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Zudan mengungkapkan, menghadapi Pilkada kerap ditemukan adanya mutasi atau pergantian Kadis Dukcapil di daerah. “Kita harap, para kepala daerah mengerti batas kewenangannya. Jika tidak, penyalahgunaan wewenang yang dilalukan oleh kepala daerah akan berakibat fatal,” tuturnya. Dia menambahkan, jika kepala daerah melampaui kewenangannya maka, ia juga telah melanggar UU. “Akibatnya fatal. Ia (kepala daerah) tersebut berarti telah melanggar sumpah dan janji, maka DPRD setempat bisa melakukan impeachment. Itu sangat keras,” imbuhnya. (b/yog)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top