Pariwara
Metro Kendari

Beri Jaminan Keselamatan 900 Honorer, Pemprov Sultra Gandeng BPJS Ketenagakerjaan

Pj Sekprov Sultra, Hj Isma (keempat dari kiri) didampingi sejumlah pejabat pemprov meneken kerja sama (MoU) dengan Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan wilayah Sulawesi-Maluku, Sudirman Simamora
(kelima dari kanan) di ruang pola Kantor Gubernur Sultra, Senin (9/4). Kerja sama ini terkait jaminan keselamatan bagi ratusan honorer Pemprov.

KENDARIPOS.CO.ID — Kabar baik bagi honorer kategori 2 (K2) lingkup pemerintah provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra). Jika selama ini, nonPegawai Negeri Sipil (PNS) itu, tidak mendapat fasilitas jaminan keselamatan seperti layaknya PNS. Namun kini mereka sudah bisa mendapatkannya lewat BPJS Ketenagakerjaan. Kepastian itu muncul, setelah Pemprov bersama BPJS Ketenagakerjaan meneken Memorandum of Understanding (moU) tentang jaminan keselamatan bagi ratusan honorer Pemprov. Kerja sama itu ditandatangani langsung Pj Sekprov Sultra, Hj Isma dan Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan wilayah Sulawesi, Maluku, Sudirman Simamora di ruang pola Kantor Gubernur Sultra, Senin (9/4/2018).

Pj Sekprov Sultra, Hj Isma mengapresiasi kerja sama tersebut. Menurutnya, rencana menggandeng BPJS Ketenagakerjaan sudah dirumuskan sejak jauh hari. Namun, karena banyak tugas mesti diselesaikan sehingga baru bisa dilaksanakan. Dia menambahkan, untuk kerja sama terkait nonPNS, jumlahnya mencapai 900 orang. “Awalnya 1.000 lebih, tapi ada yang sudah lulus dan mengundurkan diri,” ujarnya. Kepala BPKAD Sultra ini menambahkan, gaji honorer (nonPNS), saat ini masih Rp 1 juta perbulan. Gaji tersebut lebih tinggi dibanding daerah lain di Sultra. Kalau dikabupaten, honorernya ada yang dapat Rp 250 ribu per bulan.

“Saya minta masih gunakan angka sesuai gaji nonPNS. Karena gaji mereka masih Rp 1 juta perbulan, meskipun Pak gubernur sudah minta sesuaikan UMP Sultra. Tapi Rp 1 juta itu hanya untuk di provinsi. Di kabupaten kabupaten/kota 250 ribu perbulan. Karena upahnya berdasarkan kegiatan saja.
Kita di sini sudah terseleksi dengan alam sebanyak 300 orang. Makanya saat ini tinggal 900 orang saja honorer K2,” jelasnya.

Menurut Isma, ada beberapa statuta yang dalam artian, nonPNS untuk kegiatan tertentu memiliki beban kerja tinggi. Seperti yang bertugas di rujab gubernur maupun wakil gubernur dan para kepala daerah lainnya. “Dengan risiko tinggi seperti itu, saya kira perlu dipikirkan keselamatannya. Makanya, perlu ada kerja sama untuk memberi jaminan keselamatan buat mereka,” terangnya. Khusus di daerah, Hj Isma berharap tahun depan, setelah ada gubernur definitif bisa diperjuangkan. “Mudah-mudahan di 2019, dengan gubernur definitif, APBD kita bisa mencakup itu. Karena tahun ini, kita kesulitan karena terbebani belanja pilkada. Jadi kita kurangi belanja modal. Insya Allah, kalau dukungan ada, saya siap bantu fasilitasi ke kabupaten/kota. Karena di BPKAD, untuk penggajian di kabupaten/kota ada yang kelola langsung,” katanya

Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan wilayah Sulawesi Maluku, Sudirman Simamora mengatakan, melihat perkembangan kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan, untuk angkatan kerja di jajaran Sultra sebanyak 1.200 orang lebih. Namun yang baru terdaftar, itu hanya 200 orang saja. Persentasenya, kurang lebih hanya 15 persen.

1 of 2

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top