Pariwara
Metro Kendari

Transaksi Nontunai Efektif, Hj Isma: Anggaran Pemprov Sultra Cepat Terserap

Hj Isma

KENDARIPOS.CO.ID — Penerapan transaksi nontunai menjadi salah satu tren dalam pengelolaan anggaran tahun 2018 ini. Di Pemprov Sultra sistim transaksi noncash itu sudah dilakukan sejak akhir 2017 lalu. Tetapi baru maksimal di tahun anggaran 2018. Seluruh pengguna anggaran sudah mengikuti sejumlah pelatihan terkait metode transaksi itu. Selain bisa mengatur pengeluaran lebih transparan, transaksi nontunai juga dapat mempercepat serapan anggaran pula.

Hal itu disampaikan Pj. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sutra, Hj. Isma saat menerima kunjungan silaturahmi jajaran pimpinan Kendari Pos di ruang kerjanya, akhir pekan lalu. Mantan Kepala Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Konawe Selatan ini mengatakan, awalnya banyak yang meragukan penerapan sistem nontunai itu. Mereka khawatir jangan sampai mempersulit dan menghambat pelaksanaan kegiatan. Namun, saat ini sudah bisa dibuktikan kalau penerapan sistim baru itu, justru menunjukkan banyak manfaat bagi pemerintah. Salah satunya mempercepat serapan anggaran itu.

“Transaksi nontunai terbukti efektif. Serapan anggaran pemprov Sultra di triwulan pertama tahun ini jauh lebih baik dari tahun lalu. Sebagai contoh, tahun lalu itu hanya 20 persen, sekarang sudah 27 persen. Kalau dalam hitungan serapan anggaran, 5 persen saja itu cukup tinggi karena nilainya miliaran rupiah,” jelas Hj Isma saat berbincang dengan Biro Direksi Kendari Pos Sawaluddin, Manajer EO Nursyamsi Abidin, Manajer Sirkulasi Suranto beserta jajaran.

Dia optimis laju serapan anggaran itu akan konsisten capaiannya hingga akhir tahun. “Karena sistimnya beda dengan dulu. Contohnya uang persediaan, kalau dulu sekali minta Rp 1 miliar atau Rp 2 miliar kemudian santai-santai saja bisa, sekarang tidak seperti itu. Uang persediaan itu cukup Rp 50 juta, maksimal 400 juta tapi itu hanya biro umum. Makanya setiap mau habis mengusulkan lagi, begitu terus sampai selesai tahun anggaran berjalan, jadi mudah dikontrol,” paparnya.

Lebih jauh Kepala BPKAD Sultra ini menjelaskan, serapan anggaran di triwulan kedua mestinya bisa lebih baik lagi. Sebab, proyek fisik akan memasuki tahap pengerjaan. “Saat ini sudah banyak yang teken kontrak, kemudian masuk pencairan tahap awal. Jadi, saya optimis serapan anggaran bisa lebih baik lagi,” katanya. Tak hanya di Pemprov Sultra, di seluruh kabupaten/kota juga menerapkan transaksi nontunai. Meski belum semaksimal di provinsi, namun progresnya sudah menjanjikan. “Kami terus dorong supaya pemda menerapkan transaksi nontunai. Bukan hanya di sekretariat tapi juga di lingkup organisasi perangkat daerah (OPD),” imbuhnya.

Dalam beberapa kesempatan, Pj Gubernur Sultra Teguh Setyabudi selalu menekankan agar pengelolaan pemerintahan dilakukan dengan baik. Tak kalah penting juga untuk menyukseskan program pemerintah pusat, salah satunya penerapan transaksi nontunai. “Transaksi nontunai banyak manfaatnya. Selain pengelolaan keuangan lebih transparan, juga bisa efektif pemanfaatannya. Paling penting juga bisa mencegah potensi korupsi,” kata Kepala BPSDM Kemendagri. (b/ely)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top