Pariwara
Bau-bau

Pj Walikota Baubau jadi Narasumber Rakornas Kemaritiman

JADI NARASUMBER: Pj Wali Kota Baubau, Hado Hasina (kanan) menerima piagam penghargaan dari pengurus DPP PDIP usai menjadi pembicara dalam Rakornas Kemaritiman di Jakarta, Minggu (8/4/2018). Kegiatan tersebut diikuti kepala daerah se-Indonesia yang daerahnya terkoneksi jalur tol laut.

KENDARIPOS.CO.ID — Pj Wali Kota Baubau, Dr. Hado Hasina didaulat sebagai salah satu narasumber dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) Kemaritiman yang digelar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Jakarta, Minggu (8/4/2018). Buah pikiran pria yang masih menjabat Kadis Perhubungan (Kadishub) Sultra diperlukan, karena otoritanya masuk jalur tol laut, yang sangat diharapkan mendukung perekonomian lewat sektor maritim.

Berbicara dihadapan ratusan pejabat dan kepala daerah PDIP dari berbagai daerah di Indonesia, Hado Hasina begitu percaya diri. Dirinya menjelaskan banyak hal tentang potensi maritim Indonesia, termasuk Kota Baubau. Dia menjelaskan, untuk menjadikan kemaritiman Indonesia sebagai leding sektor pembangunan ekonomi daerah, maka pendekatan kebijakan yang dilakukan harus mempertimbangkan keterkaitan antar sektor ekonomi. “Fokus pembangunan kemaritiman cukup luas. Terdiri dari berbagai sektor ekonomi yang melibatkan instansi perhubungan, energi, pariwisata, industri dan perdagangan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan. Sehingga memang butuh kebijakan yang komprehensif dan sinergi,” ungkap Hado Hasina.

Melihat potensinya, lanjut Hado, Kota Baubau memungkinkan menjadi pusat pengembangan ekonomi maritim di Indonesia Timur. Namun, kondisinya saat ini belum memungkinkan, karena infrastruktur pelabuhan belum memadai dan belum terintegrasi dengan wilayah industri untuk memenuhi kebutuhan logistik dan perikanan. “Perlu dibentuk pusat-pusat pendidikan yang berbasis maritim, baik pelaut, teknik perkapalan dan nelayan di semua wilayah kabupaten/kota yang memiliki pelabuhan. Harus dibentuk pula lembaga keuangan penunjang ekonomi/industri perikanan serta kemudahan-kemudahan berinvestasi di dunia kemaritiman,” jelasnya.

Lebih jauh, Hado menjelaskan, secara umum untuk mensukseskan wacana kemaritiman, khususnya di Sulawesi Tenggara (Sultra) sebagai leading sektor pembangunan ekonomi daerah, diperlukan kehadiran negara. Utamanya, dalam mendukung pengembangan sistem angkutan umum massal berbasis jalan. Serta menyiapkan model halte BRT Lokal (Halte Kawalingka di Baubau, Halte Telalolako di Kendari, Halte Leppang Lako Di Kolaka, dan Halte Helawesa di Wakatobi).

Tak hanya itu, diperlukan juga penerapan rencana kerja anggaran nonAPBD yang merupakan Implementasi dari program public private partnership (Sodamparagigi). “Semua itu, perlu mendapat support dari pemerintah pusat dan badan usaha dengan pelibatan masyarakat pada beberapa vokal point daerah,” terangnya.

Mantan Kepala Dinas PU Buton Utara juga mengaku, masih perlu bantuan pemerintah pusat, khususnya Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan untuk segera menetapkan Pelabuhan Baubau sebagai pelabuhan dengan status diusahakan. Sehingga dapat diberi ruang untuk badan usaha pelabuhan dapat mengoperasikan Pelabuhan Baubau (Konsesi), sesuai ketentuan yang berlaku. “Perpanjangan landas pacu Bandara Betoambari Baubau juga perlu mendapat perhatian pemerintah pusat. Sehingga pesawat dapat beroperasi maksimal dan menjadi solusi meningkatnya volume dan jaringan penerbangan baik intra Sultra maupun extra Sultra. Ini yang saya sebut keterkaitan ekonomi dalam membangun kemaritiman,” katanya.

Untuk diketahui, Rakornas kemaritiman diselenggarakan PDIP. Partai pendukung utama Presiden Joko Widodo ini ingin program andalan pemerintah di sektor maritim bisa dimaksimalkan. Dalam rakornas tersebut sejumlah kepala daerah yang merupakan basis maritim Indonesia diundang untuk menjelaskan potensi dan kendala maritim di wilayahnya masing-masing. Sekjend PDIP, Hasto mengungkapkan, Indonesia merupakan bangsa yang memiliki potensi kelautan luar biasa secara geopolitik. Sehingga semakin menambah posisi strategis Indonesia di bidang maritim. “Rakornas ini membahas bagaimana PDIP menggalang seluruh stakeholder dalam mewujudkan visi maritim pemerintahan Jokowi-JK,” ungkapnya disela-sela acara rakornas III bidang kemaritiman PDIP di Jakarta, kemarin. (b/yog)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top