Pariwara
Ekonomi & Bisnis

Penurunan Pajak UKM Diatur Dalam Perpres

KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintah segera menerapkan penurunan pajak bagi UKM. Aturan ini akan diatur dalam Peraturan Presiden. Ketua Asosiasi UKM Mutiara Timur, Hasidah S. Lipoeng menyatakan, penurunan pajak bagi pelaku UKM sudah semestinya dilakukan pemerintah. “Apalagi jika melihat kondisi saat ini. Beragam pajak masih ditanggung pelaku usaha. Ada pajak PPN, ada pajak listrik non PLN. Belum lagi ongkos untuk sertifikasi,” ujarnya, Jumat (6/4).

Penurunan pajak menurutnya, bisa membuat beban pelaku usaha jadi berkurang. Selain itu margin keuntungan yang didapatkan akan lebih besar. “Pemerintah harus melindungi pelaku UKM. Kebijakan yang dihasilkan mesti yang bisa membuat kami bergairah dalam berusaha,” jelasnya.

Pelaku UKM menurut dia harus mendapat perlakuan yang berbeda dengan usaha besar. Pasalnya UKM sangat mudah jatuh tanpa kebijakan dan regulasi yang memihak. Sebelumnya pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan usaha kecil menengah (UKM) dari 1% menjadi 0,5%. Kebijakan itu akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, tidak ada kebijakan yang berubah terkait besarnya tarif maupun batasan omzet. Menurutnya, tarif PPh tetap 0,5% untuk UKM dengan omzet kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun. Setelah PP tersebut selesai disusun, selanjutnya akan ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Itu PP (aturan penurunan pajak) harus teken dulu sama presiden,” kata Darmin di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (4/42018). (abd)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top