Pariwara
Kolaka Timur

Penerapan Transaksi Nontunai di Koltim Baru Sebagian

Ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Kini, semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Timur (Koltim) diwajibkan melakukan transaksi nontunai. Itu sesuai perintah Menteri Dalam Negeri yang menginstruksikan agar seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran uang daerah yang dilakukan bendahara, dilakukan dengan sistem nontunai.

Bupati Koltim, H. Tony Herbiansyah, mengaku, sejak Januari 2018 lalu, pihaknya sudah mulai menerapkan sistem nontunai tersebut, meski belum seluruh transaksi. Mantan Wakil Bupati Konawe ini menilai, regulasi pembayaran nontunai sangat mempermudah pelayanan serta mencegah terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). “Memang belum semua transaksi nontunai karena faktor kebutuhan daerah yang masih tergolong baru. Masih banyak keterbatasan,” argumen Tony, kamis (5/4).

Untuk pembayaran gaji pegawai, memang sudah sejak dulu dilakukan melalui transfer. “Seperti perjalanan dinas, tunjangan jabatan, serta pengadaan lainnya tetap dikondisikan sesuai kebutuhan. Jika memenuhi syarat untuk nontunai, kita masukkan” sambung Koltim-1 tersebut. Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Koltim, Martha Hutapea, juga membenarkan, implementasi nontunai di lingkup Pemkab sudah dilaksanakan beberapa bulan terakhir ini. “Tapi belum semua dilakukan. Hanya yang masuk dalam peraturan bupati (Perbup) saja. Hanya saja, kalau yang wajib harus masuk nontunai. Semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sudah kita terapkan. Bahkan OPD yang tak ada bukti transferan, kita tidak akan proses sisa anggarannya,” kata Martha.

Ia mengaku, salah satu item yang pembayarannya dilakukan secara nontunai adalah insentif atau honor, perjalanan dinas, honor lembur kerja serta pembelian bahan bakar minya. “Transaksi nontunai ini akan mempermudah proses keuangan dan transparansi. Juga pendataan bisa akuntabel serta administasi lebih terarah.

Meski prosesnya nontunai, tetapi pihak bendahara setiap SKPD tetap harus mematuhi mekanisme yang berlaku. Bendahara bersama kepala SKPD harus tetap mengajukan surat perintah pencairan dana di BKD. Lalu bendahara BKD melakukan proses di Bank Sultra secara online. “Apabila SKPD tidak melakukan sesuai prosedur, maka BKD tak akan melayani pencairannya,” tegasnya. (b/kus)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top