Pariwara
Buton Utara

Pejabat Pemkab Butur Wajib Lapor Harta Kekayaan

Abu Hasan

KENDARIPOS.CO.ID — Transparansi harta kekayaan milik pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Utara (Butur), baru mulai digagas. Pamong di daerah itu sedang mengisi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) untuk diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaporan itu juga dilakukan Bupati Butur, Abu Hasan diikuti semua jajarannya.

“LHKPN sementara saya isi. Rencananya akan diserahkan ke KPK. Ini berlaku bagi semua pejabat lingkup Pemkab Butur,” ujar Abu Hasan saat ditemui di ruang kerjanya, rabu (4/4). Mantan Karo Humas Pemprov Sultra itu mendukung penuh pemberantasan korupsi di daerah yang dipimpinnya. “Pemberantasan korupsi merupakan musuh bersama. Pekan lalu pimpinan KPK berkunjung ke Sultra, semua kepala daerah telah menekan pakta integritas termasuk saya. Ini merupakan komitmen bersama untuk pemberantasan korupsi,” tambahnya.

Selain mewajibkan pejabat melaporkan harta kekayaan, pihaknya telah membentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar dengan melibatkan berbagai pihak. “Pemberantasan Pungli juga menjadi perhatian serius untuk ditiadakan. Satgas telah dibentuk melibatkan jaksa dan kepolisian. Sekretaris kabupaten menjadi koordinatornya,” ungkap Abu Hasan. Mantan Ketua KONI itu mewarning, akan memberikan sanksi pada aparatur sipil negara yang tak patuh aturan. (c/had)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top