Pariwara
Muna

BPBD Minim Dana Antisipasi Bencana di Muna

BENCANA ALAM : Kediaman La Falisa, salah satu rumah yang rusak parah akibat puting beliung di Desa Bungi Kontunaga. Pemilik rumah kini butuh uluran tangan pemerintah. Foto: La Ode Alfin/Kendari Pos

KENDARIPOS.CO.ID — Dalam kurun waktu 10 hari terakhir, wilayah Kabupaten Muna dilanda bencana alam parah. Pada Minggu, 25 Maret lalu, lima unit rumah warga rusak dan 32 orang harus mengungsi akibat longsor yang terjadi di Desa Bangkali, Kecamatan Watoputeh. Senin, 2 April lalu, angin puting beliung kembali menghantam 24 rumah di Desa Bungi, Kecamatan Kontunaga dan Watoputeh. Selain rumah, satu unit truk dan sebuah sepeda motor rusak akibat tertimpa pohon. Tak ada korban jiwa dari dua peristiwa tersebut. Hanya saja taksiran sementara kerugian mencapai miliaran rupiah.

Rentetan peristiwa alam itu membuat sejumlah warga terdampak kehilangan tempat tinggal dan juga barang berharga lainnya. Pemkab Muna belum dapat berbuat banyak. Tak ada persiapan dana soal bencana. Kendati begitu, upaya meringankan beban korban tetap dilakukan. “Pak Bupati akan bantu perbaikan rumah mereka,” janji Kabaghumas Setkab Muna, Amiruddin Ako saat ditemui, Selasa (2/4).

Amiruddin menegaskan, Pemkab Muna berupaya mengambil langkah cepat untuk meringankan beban korban bencana, kendati kesiapan dana sangat minim. Rencana rehabilitasi rumah akan ditanggung dengan uang pribadi Bupati Muna, LM. Rusman Emba. Untuk mengandalkan dana kontigensi, prosesnya terlalu birokratis. “Soalnya ini berbicara kemanusiaan. Kamis nanti Pak Bupati akan meninjau langsung lokasi bencana,” ujarnya.

Dua peristiwa bencana yang tidak terduga itu mengungkap ketidaksiapan Pemkab dalam mitigasi bencana. Tidak ada dukungan kebijakan anggaran maupun upaya pemberdayaan masyarakat tentang antisipasi bencana. Akibatnya, Pemkab kelabakkan saat bencana terjadi. Hal itu diakui pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Muna. “Kami sama sekali tidak memiliki anggaran untuk membantu korban,” kata Imam Ahsan, Kepala Pusat Data dan Informasi, BPBD Muna, selasa (3/4).

Bahkan, untuk menangani dua peristiwa alam baru-baru ini, BPBD hanya bisa membantu evakuasi warga. Tidak bisa berbuat lebih dari itu. “Beli air mineral di lapangan saja kami pakai uang pribadi. Mau bagaimana lagi, tidak ada dana operasional,” keluhnya. Imam menambahkan, usulan dana pencegahan bencana senilai Rp 600 juta di APBD Muna 2018 tidak terakomodir. Padahal, itu sudah berulang kali diajukan. Kondisi itu memaksa BPBD tak bisa menjalankan program pemberdayaan masyarakat soal bencana. Padahal, Muna termasuk daerah rawan bencana. Ada dua kecamatan rawan longsor yakni Watoputeh dan Lohia, dua kecamatan rawan angin puting beliung yakni Kontunaga dan Watoputeh, tiga kecamatan rawan banjir yakni Lohia, Katobu dan Batalaiworu. Selain itu, lima kecamatan juga kategori rawan kekeringan yakni Lohia, Tongkuno, Watoputeh, Kontunaga dan Duruka.

“Harusnya ada semacam desa tangguh bencana (Destana) yang dibentuk. Tapi tidak ada anggaran. Muna belum sama sekali punya Destana itu,” tambahnya. Keluhan lain ikut disampaikan La Usaha, Kepala Unit Tim Reaksi Cepat, BPBD Muna. Untuk operasional tim, ia mengaku mengandalkan sukarela. Usulan dana Rp 20 juta saja untuk tahun ini, tidak diakomodir. “Kami hanya bergerak dari sisi kemanusiaan,” imbuhnya. (b/ode)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top