Pariwara
Buton Tengah

SKPD Buteng Didesak Tuntaskan Laporan Keuangan

AUDIT KEUANGAN : Pose bersama Bupati Buteng, H. Samahuddin bersama perangkat daerahnya serta pihak BPK Perwakilan Sultra, senin (26/3). Foto: Muhammad Yusuf/ Kendari Pos

KENDARIPOS.CO.ID — Semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (pemkab) Buton Tengah (Buteng) diinstruksikan segera menuntaskan laporan keuangannya. Sebab dalam proses pemeriksaan awal yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada beberapa SKPD yang belum menyampaikan laporannya. Padahal laporan keuangan harus tuntas diperiksa tim BPK hingga 31 Maret 2018 ini. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Buteng, H. Samahuddin, Senin (26/3).

“Yang belum menyampaikan laporan agar dituntaskan secepatnya. Apalagi hanya tinggal satu SKPD, yakni Dikbud yang belum tuntas, sementara SKPD lainnya sudah tidak ada masalah. Besok (hari ini), masalah laporan keuangan ini sudah disampaikan pada tim pemeriksa. Kami juga menyampaikan terima kasih pada BPK yang banyak memberikan arahan dalam menyusun laporan. Apalagi, BPK memberikan tim-tim terbaik untuk melaksanakan pemeriksaan di Buteng. Semoga dengan semua arahan yang diberikan ini, kita mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ke depan,” ungkap Samahuddin.

Sementara itu Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Hermanto, mengakui, ada beberapa yang belum menyampaikan laporan keuangannya. Seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), tepatnya SDN 4 Lombe belum memberikan laporan keuangan. Selain itu, ada beberapa bendahara SKPD yang dinilai kurang proaktif.”Harapan kami agar Buteng ini lebih bagus kedepannya, apalagi BPK tidak memberikan pembinaan tapi arahan. Kita hanya melihat pelaksanaan yang dilakukan aparatur sesuai aturan yang ada. Atau kalau sedikit melenceng kita menyampaikan agar jangan seperti itu membuat dokumen laporan,” ungkapnya, senin (26/3).

Terkait beberapa laporan SKPD yang belum diterima, cukup mengkhawatirkan. Pasalnya, semua harus tuntas sebelum tanggal 31 Maret 2018, jika tidak ingin mendapat penalti. Namun itu tergantung komitmen semua pengelola keuangan agar laporan disampaikan sebelum batas waktu yang ditetapkan. “Terkait masalah penalti, ini merupakan aturan yang berlaku secara nasional,” tandas Hermanto. (b/myu)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

The Latest

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top