Pariwara
Nasional

Soal Penetapan Tersangka Calon Kada, Wapres: Pemerintah Tak Sejalan dengan KPK

WAPRES: Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) didampingi staf ahli Wapres, Alwi Hamu saat menghadiri Rakernas Institut Lembang Sembilan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat belum lama ini. Menyikapi persoalan penetapan tersangka Cakada oleh KPK, politisi kawakan asal Sulsel ini memastikan pemerintah berbeda pandangan dengan lembaga anti rasuah. Foto: Dok. Kendari Pos

KENDARIPOS.CO.ID — Sikap pemerintah berseberangan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait rencana mengumumkan sejumlah calon kepala daerah (cakada) sebagai tersangka. Hal itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, selasa (13/3). Dia menuturkan, bahwa pemerintah berharap stabilitas situasi menjelang pilkada bisa terjaga. Tidak terganggu dengan penetapan tersangka cakada.

JK menuturkan memang KPK punya pandangan sendiri terkait dengan pengumuman penetapan tersangka. Tapi, disisi lain, ada pula pandangan pemerintah terkait dengan rencana tersebut. ”Pandangan pemerintah adalah untuk menjaga stabilitas, menjaga proses,” ujar JK di Kantor Wakil Presiden, selasa (13/3). Tapi JK menyebut pernyataan pemerintah tersebut sebagai permintaan. Perlu ada pemahaman bersama antara KPK dan pemerintah.
”Jadi saya bilang, dua pandangan yang tentu harus disepakati,” ungkapnya.

Sikap pemerintah itu disampaikan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Menko Polhukam Wiranto menjelaskan bahwa permintaan menunda penetapan cakada sebagai tersangka oleh KPK bertujuan baik. ”Bukan mencegah untuk penindakan, bukan untuk mencegah pengusutan,” tegasnya. Permintaan itu disampaikan supaya tidak ada tuduhan KPK masuk dalam ranah politik. ”Tujuan kami baik,” kata Wiranto di Hotel Millenium, Tanah Abang, Jakarta Pusat, selasa (13/3).

Namun demikian, sambung Wiranto, permintaan itu bukan berarti perintah. KPK boleh menuruti atau tidak. ”Silahkan saja kalau tidak mau. Namanya bukan pemaksaan,” ucap mantan panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) itu.
“Tidak ada paksaan, semuanya imbauan,” tambah dia. Pejabat asal Jogjakarta itu pun menyampaikan kembali, permintaan itu disampaikan sebagai bentuk komunikasi guna menjamin pilkada serentak berjalan aman, tertib, dan lancar.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan, sikap lembaganya tidak akan berubah. Menurut dia, pemerintah lebih baik mencari solusi menyikapi pengumuman tersangka cakada itu. Seperti membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) pergantian calon terdaftar pilkada. “Daripada malah menghentikan proses hukum yang memiliki bukti yang cukup ada peristiwa pidananya,” tegasnya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, persoalan penundaan atau penghentian sementara pemeriksaan kasus korupsi terhadap calon kepala daerah pernah dibahas di DPR pada 11 Januari lalu melalui rapat konsultasi. Kapolri, pimpinan KPK, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo hadir dalam pertemuan tersebut. “Waktu itu, kebetulan saya yang pimpin rapat,” ucap dia saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan selasa (13/3).

Saat itu, tutur dia, muncul gagasan untuk menghentikan proses pemeriksaan selama pilkada. Baik perkara yang ditangani polri, kejaksaan, maupun KPK. Namun, tidak ada kata sepakat terhadap usulan tersebut. Sebab, lanjutnya, tidak ada dasar hukum untuk menghentikan pemeriksaan atau menetapkan tersangka bagi mereka yang terjerat kasus korupsi.
(syn/jpg)

Click to comment

Tinggalkan Balasan

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

The Latest

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top