Pariwara
Muna

Kisruh Mutasi, DPRD Muna Segera Panggil Sekab

KENDARIPOS.CO.ID — Klaim pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muna yang menyebut, seluruh sekolah sudah beraktivitas normal pasca kisruh mutasi, terbantahkan. Saat mendatangi SD Negeri 2 Duruka, terungkap jika hingga Selasa (13/3), para guru masih kebingungan siapa sebenarnya pimpinan mereka. Sehari-harinya, ada dua kepala sekolah yakni Herman La Ome dan La Mualik yang datang berkantor di ruangan yang sama.

“Siapa saja yang duluan datang dia yang duduk. Begitu pun upacara bendera, yang duluan yang jadi inspektur. Kadang Pak Herman buat rapat dengan guru, besoknya Pak Mualik juga suruh kita rapat. Kami bingung, karena masing-masing punya surat keputusan,” terang Saopo, Guru Kelas 1 di sekolah tersebut.

Dalam mutasi, Kepala SDN 2 Duruka yang dilantik Bupati Muna, LM. Rusman Emba adalah La Mualik dan Herman La Ome ditempatkan di SD 9 Duruka. Sedangkan pada SK yang diterbitkan BKPSDM, nama itu justru tertukar. Keduanya kini ngotot berkantor di sekolah yang sama. Sedangkan di SD 9 Duruka, justru tidak ada kepala sekolah. Meski kondisi di lapangan tidak kondusif, baik Kadis Diknas Ashar Dulu maupun Sekretaris Kabupaten (Sekab) Muna, Nurdin Pamone, kompak membantah.

Sikap Sekab Muna yang menanggapi santai polemik mutasi mendapat reaksi keras dari pihak DPRD. Sebagai pimpinan aparatur sipil negara, harusnya Nurdin Pamone lebih paham masalah dan segera mengambil langkah penyelesaian. Apalagi, status Nurdin juga sebagai Ketua Baperjakat. Kisruh ini muncul karena peran Sekab dinilai tidak optimal dalam membangun birokrasi yang reformis.

“Pemerintah kehilangan wibawa gara-gara kisruh ini. Terlalu kasar kalau kita harus bilang, mana bupati dalam hal ini. Mana Sekab sebagai ketua Baperjakat,” sindir Mukmin Naini, Ketua DPRD Muna saat ditemui, Selasa (13/3). Kisruh penempatan kepala sekolah yang tumpang tindih dinilai Mukmin sebagai kebijakan tak masuk akal. Ia tidak yakin Pemkab tidak memegang data base tentang kepegawaian sehingga bisa kecolongan melantik pejabat yang belum memenuhi syarat.

“Harusnya BKPSDM punya data. Tinggal cek. Bupati tidak mungkin membaca semua nama pejabat. Harusnya SKPD yang atur dan di sini peran Sekab yang koordinir,” paparnya. Politikus PAN itu menilai ada yang janggal dalam komunikasi di internal birokrasi Pemkab Muna. Terlebih masalah ini sudah mencuat ke publik dan berlarut-larut. Hal tersebut dianggap dapat meruntuhkan kewibawaan Rusman sebagai Bupati Muna. “Harusnya kalau masalah sudah diketahui publik, Bupati tegur dinasnya. Jangan dibiarkan. Kasihan daerah kalau begini,” sambungnya.

Untuk itu, Mukmin akan segera memanggil Sekab Muna, Nurdin Pamone, untuk menjelaskan duduk perkara polemik mutasi. Ia juga mendesak agar ada langkah penyelesaian secepatnya. “Kita akan panggil lagi pihak BKPSDM dan Diknas. Termasuk Sekab juga. Dewan akan surati mereka segera,” ujarnya. Mukmin juga berharap Bupati Muna mengambil langkah tegas menyelesaikan masalah ini. Karena sejak mutasi dilakukan, kegaduhan mulai muncul dan sedikit banyak menganggu kondusifitas belajar siswa. “Pemerintah harus cepat,” tandasnya. (b/ode)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top