Pariwara
HEADLINE NEWS

Tambang Virtue Dragon di Konawe Banyak Masalah, Kasman : Warga Diberi Janji Kosong

Warga saat unjukrasa tambang PT Virtue Dragon di Morosi

KENDARIPOS.CO.ID — Keberadaan PT Virtue Dragon Nikel Industry (VDNI) di Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) sama sekali tak memberikan kesejahteraan buat masyarakat. Warga tujuh desa lingkar tambang yang mulai geram dengan sikap perusahaan tambang, Senin (12/3/2018), melakukan unjukrasa. Dalam aksi tersebut banyak hal yang diungkapkan warga terkait nihilnya kontribusi hingga soal adanya premanisme, lalu rendahnya gaji, hilangnya sertifikat tanah warga hingga lambannya proses hukum ketika ada laporan yang diadukan masyarakat.

Kasman Hasbur, Ketua Forum Pemerhati Masyarakat Lingkar Tambang menjelaskan, aksi ini sebenarnya tidak akan terjadi jika pihak perusahaan mau mensejahterakan masyarakat. Namun, fakta dilapangan banyak hal yang sangat merugikan. Bahkan, selain CSR, limbah yang merusak lingkungan, tuntutan lainnya terkait hilangnya kesenjangan antara pendapatan (gaji,red) tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing (TKA). Kata dia, di dalam perusahaan, semua bekerja hampir 24 jam, namun gaji TKA lebih banyak dari tenaga lokal. Termasuk fasilitas juga TKA lebih baik. “Gaji TKA tiga kali lipat lebih banyak dari tenaga lokal. Ini yang sangat kami sayangkan. Padahal porsi kerja sama saja,” jelasnya.

Bukan hanya itu, lanjut dia, masyarakat juga menuntut hak atas 87 sertifikat tanah yang dibeli tidak proporsional. Walau kasus ini sudah dilaporkan di Polres Konawe, namun tetap meminta pertanggung jawaban perusahaan juga secara langsung. “Kami mendesak agar perusahaan memberikan kompensasi tanah yang mereka beli dengan cara membodohi warga. Sebab ada yang dibeli seharga Rp 5 ribu permeter, dengan iming-iming keluarganya akan dipekerjakan di pabrik,” terangnya.

Warga tujuh desa saat menutup akses jalan tambang PT Virtue Dragon di Morosi.

Masih menurut Kasman, masyarakat juga minta agar oknum preman di sekitar pabrik segera diberantas. Sebab, mereka itu telah meresahkan warga. Kasman bersama warga dari tujuh desa lingkar tambang berharap, manajemen PT. VDNI gentlemen dan memberikan sikap yang jelas terkait semua tuntutan warga. “Kami tidak minta semua diselesaikan satu hari. Tapi harus jelas hitam di atas putih, dengan batas waktu tertentu. Karena kami sudah lama hanya diberikan janji kosong, dan tak terpenuhi sampai sekarang,” bebernya.

Lebih jauh Kasman menjelaskan, beberapa hari lalu, pihaknya mendapat informasi ada mediasi dari Polres Konawe, mempertemukan manajemen PT. VDNI dengan perwakilan masyarakat Kapoiala. Hanya saja, pihaknya tidak menerima undangan tersebut. “Yang bikin kami heran, mediasi itu bertepatan dengan hearing di DPRD Sultra. Kami juga tidak adapat undangan soal itu. Ini yang aneh,” katanya.

Sampai sekarang lanjut dia, warga belum tahu hasil pertemuan di ruangan Kapolres. Apalagi, yang hadir disana juga hanya empat orang, dan itu tanpa sepengetahuan masyarakat yang turun aksi. “Padahal yang diundang itu saya sebagai jenderal lapangan. Tapi saya tidak terima langsung undangannya. Akibatnya, kami tidak tahu apa yang telah mereka sepakati,” bebernya.

Sementara itu, Kapolsek Bondoala, Ld. Arsangka yang mengawal aksi masyarakat di Desa Tani Indah mengatakan, memang sebelumnya sudah ada perwakilan masyarakat dan PT. VDNI di ruangan Kapolres Konawe. Ada beberapa kesepakatan yang dihasilkan. Pertama, pihak Virtue Dragon akan segera membentuk tim yang melibatkan akademisi dari Universitas Halo Oleo (UHO) untuk mengelola CSR. Virtue juga akan berusaha semaksimal mungkin mengatasi limbah pabrik, kemudian sertifikat tanah warga telah ditangani Sat Reskrim Polres Konawe.

“Untuk batas waktu tidak dibahas, namun pihak perusahaan berjanji akan secepat dan semaksimal mungkin mengurus persoalan itu,” ujarnya. Menurutnya, perwakilan masyarakat yang hadir sudah paham, dan akan menyampaikan ke semua warga. “Kebetulan yang hadir adalah Camat Kapoiala, Kepala Desa Kapoiala Baru, dan beberapa tokoh masyarakat. Mereka sangat paham, dan mereka siap untuk meneruskan ke tengah masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Deputy Branch Manager PT VDNI Chairillah Wijdan mengaku, secara kooporasi PT. VDNI tidak pernah mendapat laporan polisi, baik terkait dengan CSR atau limbah. Begitupun soal aksi premanisme, pihaknya tidak pernah menggunakan atau memelihara preman untuk menjaga perusahaan. “Jika ada tindakan penganiayaan yang terjadi di dalam ataupun di luar perusahaan, itu murni menjadi tanggung jawab pribadi oknum tersebut. Bukan tanggung jawab hukum perusahaan. Kami juga membantah telah menghilangkan 86 sertifikat tanah milik warga. Sebab, seluruh sertifikat tanah beserta pemecahan sertifikat dimaksud menjadi tanggung jawab PT. KPP ” ungkap Chairillah dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kendari Pos. (hel/ing)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top