Pariwara
Politik

Siapkan Beri Bantuan Hukum, DPP PAN Kawal Kasus Asrun-Adriatma

Edy Soeparno

KENDARIPOS.CO.ID — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) tetap mengawal kasus dua kader terbaiknya, Ir Asrun dan Adriatma Dwi Putra. Partai besutan Zulkifli Hasan ini tetap mendahulukan asas praduga tak bersalah. Makanya, tetap menyiapkan bantuan hukum kepada keduanya. Sekjend DPP PAN, Edy Soeparno mengungkapkan, sebagai negara hukum, sudah seharusnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Sehingga tidak boleh ada justivikasi sebelum keluar putusan pengadilan. “Semua pihak harus hormati proses hukum. Ini bukan karena kader PAN yang berurusan hukum, tapi semua yang mengalami hal serupa,” ungkap Edy Soeparno saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (11/3).

Dia menegaskan, DPP PAN tetap menyiapkan bantuan hukum untuk keduanya (Asrun-Adriatma). Pihaknya juga akan segera menggelar rapat internal untuk menentukan langkah selanjutnya. “Kalau diperlukan, kami akan berikan bantuan hukum. Prinsipnya, DPP PAN tetap kawal kasus ini sampai tuntas. Sekaligus membahas nasib mereka di partai seperti apa,” jelasnya.

Secara umum, anggota DPR RI ini mengaku prihatin dengan kejadian operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya tidak hanya kader PAN, jelang Pilkada selalu ada calon kepala daerah yang berurusan dengan lembaga anti rasuah. “Ini harus dicari titik persoalannya. Ini bukan perkara Pak Asrun saja, banyak calon kepala daerah lain juga terjaring oleh KPK. Tentu kita prihatin. Kita harus membenahi keadaan ini,” ungkapnya.

Kolega Edy Soeparno di DPR RI, Arsul Sani juga mengkritik tindakan KPK yang menagkap calon kepala daerah jelang pesta demokrasi berlangsung. Menurutnya, cara ini bisa menjadi pembunuhan karakter terhadap calon tersebut. “Apalagi, KPK menyebut ada 90 persen calon kepala daerah berpotensi tersangka. Ini sangat berbahaya dan menimbulkan ketidaknyamanan,” ungkap anggota Komisi III DPR RI ini.

Dia menegaskan, ini bukan persoalan menguntungkan atau tidak. Tapi, kata dia, kultur penegak hukum tidak boleh seperti ini. “Seharusnya, KPK menetapkan calon kepala daerah sebagai tersangka sebelum partai memutuskan mengusung calon. “Kalau begini sudah terlambat. Sehingga KPK secara tidak sadar, saya lihat KPK telah melakukan politisasi proses hukum,” imbuhnya. (b/yog)

Click to comment

Tinggalkan Balasan

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

The Latest

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top