Pariwara
Metro Kendari

BPBJP Sultra Pastikan Lelang Proyek Sesuai Prosedur

PROYEK : Para pekerja tengah mengerjakan tiang-tiang pancang proyek pembangunan Jembatan Bahteramas. Terlepas dari aktivitas itu. Untuk tahun ini, sejumlah paket proyek telah dilelang Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BPBJP) Provinsi Sultra. BPBJP memastikan penyelenggaraan lelang proyek dalam LPSE tahun ini sudah sesuai prosedur dan jadwal. Foto: LM Syuhada Ridzky/Kendari Pos

KENDARIPOS.CO.ID — Ada lembaga yang meragukan transparansi lelang proyek atas APBD 2018 Pemprov Sultra. Kelompok masyarakat yang menamakan diri Front Rakyat Sultra Bersatu (Forsub) yang melayangkan surat protes terhadap independensi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BPBJP) Provinsi Sultra. Lembaga itu menduga ada korupsi terhadap tender-tender yang ditayangkan dalam LPSE tahun ini.

Kepala BPBJP Sultra, Rony Yakob menanggapi santai aksi demo dan surat protes itu. Kata dia semua pelaksanaan lelang di instansinya telah sesuai prosedur. “Mereka komplain soal jadwal lelang yang lebih dari satu versi. Hal itu memang ada aturannya,” ujar Rony Yakob, Jumat (9/3).

Dijelaskannya, ada jadwal pelaksanaan lelang lebih dari satu versi didasarkan atas kebutuhan pengadaan yang terdiri dari beberapa metode pengadaan yaitu metode pemilihan langsung, metode lelang umum, metode seleksi sederhana maupun metode seleksi umum. Itu disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan (fisik, perencanaan atau pengawasan) dan pagu dari pekerjaan, dimana setiap metode memiliki tahapan dan syarat ketentuan waktu dari tiap tahapan berbeda-beda.

TAHAPAN LELANG DI BPBJP SULTRA

Soal tudingan Forsub bahwa proses tender tidak sesuai jadwal, Rony Yakob menilai semua tuduhan itu tidak beralasan. Sebab semuanya telah tertera secara online dan bisa diakses siapa saja. (Lihat grafis)

Sehingga menurut dia, tidak ada pelaksanaan lelang yang dipersingkat. Semuanya telah sesuai Perpes 54 yang berasaskan tidak merugikan pihak penyedia yang mendaftar dan semua tahapan dilaksanakan sesuai jadwalnya. “Saya tegaskan, jadwal pelaksanaan lelang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tidak ada hubungannya dengan berakhirnya masa jabatan gubernur,” tutur Rony Yakob.

Diakuinya memang ada perubahan jadwal tetapi itu untuk menyesuaikan kegiatan kelompok kerja (Pokja) dalam hal mengevaluasi dan itu tidak ada yang dirugikan. “Satu lagi mereka pertanyakan kenapa puluhan proyek bisa langsung dilaksanakan. Jawaban saya itu dikarenakan terdiri dari 6 Pokja yaitu Pokja 124,125, Pokja 126, Pokja 127, Pokja 128 dan Pokja 129 yang setiap pokja terdiri 5 orang, dengan total jumlah 15 orang, itu sudah sesuai ketentuan,” paparnya. (ely/b)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top