Pariwara
Muna

Bupati Muna Segera Evaluasi Kepala OPD

KENDARIPOS.CO.ID — Kisruh mutasi kepala sekolah yang berlarut-larut membuat Bupati Muna, LM. Rusman Emba angkat bicara. Ia mulai tak suka dengan kinerja anak buahnya yang tidak kunjung menyelesaikan polemik tersebut. Rusman dengan tegas mengaku akan mengevaluasi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muna.

Kedua instansi itu dinilai paling bertanggung jawab terhadap karut marutnya proses mutasi belum lama ini. “Jelas OPD kita evaluasi. Ini menjadi catatan,” argumen Rusman saat ditemui di Galampano, Raha, Kamis (8/3). Mantan Ketua DPRD Sultra itu menilai ada komunikasi yang tidak berjalan efektif diantara satuan kerja perangkat daerahnya. Untuk itu, dalam waktu dekat ia akan berkonsultasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk melakukan evaluasi terhadap budaya birokrasi yang tidak produktif.

“Ada koordinasi yang tidak jalan. Tentu dengan ini ada langkah tegas yang akan kita ambil. Kami akan konsultasi juga ke KASN supaya diselesaikan akar masalahnya,” bebernya. Hasil evaluasi sementara yang ia lakukan, akar masalah sengkarut mutasi ini karena keteledoran instansi terkait dalam penempatan pejabat. Sehingga kemudian lahir pejabat kepala sekolah yang tidak memenuhi syarat dari segi kepangkatan maupun melewati batas usia. “Saya sudah tahu masalahnya sejak ada hearing dengan dewan. Saya pastikan ini secepatnya diselesaikan, baru kita urus yang lain lagi,” sambung Rusman.

Soal tudingan mutasi bermuatan politik, mantan anggota DPD RI ini mencoba menepisnya. Ia beralasan, pada prinsipnya kebijakan itu diambil berdasarkan penilaian kinerja. Ada beberapa kepala sekolah yang harus dipromosikan, di rotasi maupun ditempatkan pada bidang lain sesuai keahliannya. Jika belakangan timbul masalah, ia meyakini penyebabnya hanya soal koordinasi yang tak berjalan efektif. “Tidak ada politik. Hanya soal administrasi saja,” kelitnya. Menyangkut wacana DPRD yang akan membentuk panitia khusus untuk mengusut polemik mutasi, Rusman tidak mempermasalahkannya. Ia menganggap langkah yang diambil DPRD Muna sesuai dengan konstitusi. “Itu hak mereka dan ruang itu saya pikir boleh-boleh saja. Jelasnya saya juga akan evaluasi OPD terkait,” akunya.

Diketahui, polemik mutasi kepala sekolah di Muna terus berlanjut. Banyak pejabat dilantik tidak memenuhi syarat. Bahkan, dampak kebijakan itu, di SDN 2 Duruka saat ini memiliki dua kepala sekolah yang sah karena masing-masing memiliki surat keputusan dari pemerintah. Pihak DPRD kini menggulirkan wacana pembentukan panitia khusus. (b/ode)

Click to comment

Tinggalkan Balasan

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

The Latest

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top