Pariwara
Konawe Utara

Validkan Data BPJS, Pemkab Konut Bentuk Satker

HELMIN TOSUKI/KENDARI POS
VALIDASI DATA : Bupati Konut, Ruksamin (tengah) saat memimpin rapat kerja kesehatan daerah bersama Kepala BPJS, Zulkifli (kiri).

KENDARIPOS.CO.ID — Tumpang tindih penggunaan data kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih menjadi polemik di tengah masyarakat. Untuk memvalidkan data kepesertaan BPJS, Pemkab Konawe Utara (Konut) meminta pihak lintas sektor organisasi perangkat daerah (OPD) membentuk satuan kerja (Satker) agar bersama BPJS melakukan verifikasi data warga yang sudah mendapatkan kartu BPJS.

Instruksi tersebut dilontarkan Bupati Konawe Utara, Ruksamin, dalam rapat kerja daerah validasi kepesertaan jaminan kesehatan daerah, Rabu (7/3). “Semua data SKPD terkait Dinsos, Disdukcapil, BPS, Puskesmas, kelurahan dan desa agar disinkronkan untuk selanjutnya divalidkan dengan pihak BPJS Konut,” tegas Ruksamin.

Validasi data soal kepesertaan BPJS, kata, Ruksamin akan terkoneksi dengan tepat bilamana semua lintas lembaga bersama-sama memvalidasi data. Sehingga tumpang tindih pengguna BPJS tidak terjadi lagi. Sebagai upaya untuk menyukseskan program BPJS kesehatan daerah, Pemkab Konut membentuk tim Satker yang bertugas mengecek dari rumah ke rumah warga yang sudah mendapatkan kartu jaminan kesehatan tersebut.

“Datangi rumah warga dan pertanyakan apakah sudah ada kartu BPJS atau belum. Kalau belum dilaporkan,” ujarnya. Untuk diketahui Pemkab Konut telah bekerja sama dengan pihak BPJS untuk pelayanan kesehatan dengan beban biaya semua ditanggung oleh pemerintah daerah. Sementara itu Kepala BPJS Konut, Zulkifli, mengapresiasi langkah Pemkab dalam melakukan validasi data tersebut. “Di sini akan dilihat mana yang ganda, berapa yang sudah meninggal tapi masih dibayarkan oleh Pemkab,” ujar Zulkifli.

Untuk kendala validasi data, lanjut Zulkifli disebabkan adanya perbedaan format sehingga dalam mengentri, mengalami kesulitan. Ia berharap, ke depan agar format antara pihak Pemkab dengan BPJS diseragamkan. Sehingga ketika jumlahnya banyak bisa dengan mudah ditransfer datanya. “Kendala lain yang didapatkan dalam program BPJS ketika warga ada yang sakit baru datang mengurus kartu. Setelah sembuh mereka tidak mau membayar lagi iurannya. Sehingga ini membuat kendala dalam pengurusan, utamanya peserta mandiri dan PBI,” ujarnya.

Zulkifli sangat mengapresiasi pembentukan Satker untuk mendata warga yang sudah mendapatkan kartu BPJS. Itu dianggapnya sebagai sebuah bukti keseriusan bupati dalam memberikan layanan kesehatan pada masyarakat. (b/min)

Click to comment

Tinggalkan Balasan

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

The Latest

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top