Pariwara
Muna

Sengkarut Mutasi di Muna, 1 Sekolah 2 Kepsek, DPRD Bentuk Pansus

KENDARIPOS.CO.ID — Sengkarut proses mutasi para kepala sekolah (Kasek) di Kabupaten Muna, belum kunjung terurai. Masalah itu justru memicu polemik baru. Salah satunya datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna. Wacana pembentukkan panitia khusus kini digulirkan untuk menyelidik kasus tersebut. Ketua Komisi I DPRD Muna, Awal Jaya Bolombo terang-terangan menuding pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan juga Dinas Pendidikan tidak becus dalam bekerja. Kecaman itu dilontarkan setelah hasil rapat dengar pendapat pada 16 Januari 2018 lalu tidak ditindaklanjuti.

Padahal, saat itu pimpinan kedua instansi tersebut berjanji menuntaskannya dalam satu minggu. Hasil penataan, justru semakin amburadul. Awal memberi contoh, di SDN 2 Duruka kini dijabat dua kepala sekolah yang sah yakni Herman La Ome yang dilantik langsung oleh Bupati Muna, LM Rusman Emba. Sementara belakangan terbit lagi surat keputusan baru atas nama La Mualim dengan jabatan yang sama. “Aneh kan. Satu sekolah punya dua Kepsek yang sah. Satu bupati yang lantik, satu lagi Sekab tanda tangani SK baru,” sindirnya, Selasa (6/3/2018).

Awal menyebut jika BKPSDM telah melawan keputusan Bupati Muna dengan terbitnya dua SK tersebut. Belum lagi sederet masalah lain yang masih belum terselesaikan. Kegeraman pihak dewan tak berhenti disitu saja. Meski polemik semakin rumit, Pemkab dinilai tidak punya itikad baik. Pasalnya, agenda rapat dengar pendapat yang dijadwalkan Selasa kemarin, tidak dihadiri satu pun pihak terkait. “Tidak tahu kenapa Kepala BKPSDM dan Diknas tidak datang. Padahal sudah diundang,” sambungnya.

Wacana pembentukkan panitia khusus (Pansus) pun kini digulirkan. Polemik yang ditimbulkan atas karut marutnya penataan pegawai itu harus diusut tuntas. Bahkan, Dewan bakal memanggil langsung Sekretaris Kabupaten (Sekab), Nurdin Pamone untuk mengklarifikasi masalah mutasi tersebut. “Sekab kan pimpinan birokrasi. Jadi harus tanggung jawab,” tegasnya. Politikus Partai Demokrat itu memastikan akan memberi sanksi keras kepada BKPSDM dan Diknas selaku instansi teknis. Bahkan, jika hasil penelusuran Pansus ditemukan kesalahan fatal, ia tidak segan membawa masalah ini pada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Pansusnya bulan ini kita bentuk,” janjinya.

Sebelumnya, polemik mutasi para kepala sekolah diduga karena aksi bagi-bagi jabatan. Nuansa politik dinilai sangat kental dalam proses pengambilan kebijakan itu. “Patut diduga ini bermuatan politik,” kata Irwan, legislator Hanura, beberapa waktu lalu.
Dugaan itu dibenarkan Hasim Torika, salah satu mantan kepala sekolah yang ditemui. Ia tidak menampik barter politik dalam pergantian jabatan kepala sekolah. Guru di SDN 1 Batalaiworu itu mengaku dulunya dijanjikan akan diangkat menjadi kepala sekolah ditempatnya mengajar. “Setelah Rusman (Bupati Muna) menang, yang diangkat jadi Kepsek justru orang lain. Waktu kampanye saya sudah dapat rekomendasi jadi Kepsek di SD 1 Batalaiworu,” ungkapnya. Padahal, ia sudah menjadi tim sukses pemenangan Rusman Emba-Malik Ditu untuk wilayah Desa Wakorambu, Kecamatan Batalaiworu. Sayangnya, rencana promosi jabatannya justru kini diemban Siti Nurhaimi Teno. (b/ode)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top