Pariwara
Buton

ASN Dituntut Tinggal di Buton

KENDARIPOS.CO.ID — Seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab Buton, dituntut harus tinggal di Pasarwajo, Ibu Kota Kabupaten. Desakan itu datang dari Gerakan Penyalur Aspirasi Rakyat Buton (GPARB). Massa yang dalam koordinasi Guntur Rajab tersebut mengatakan, jumlah ASN yang bertugas di Kabupaten Buton mencapai ribuan orang. Namun tidak ada keseriusan dari pihak pemerintah daerah membuat kebijakan kepada seluruh ASN agar menetap di Pasarwajo. Para pegawai lebih memilih pulang ke Kota Baubau, sebagai tempat kediaman mereka.

Selain itu, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah memiliki rumah dinas, justru tak memanfaatkan fasilitas tersebut. “ASN harus menetap di Pasarwajo. Apa lagi Kementerian Agama (Kemenag) yang memiliki gedung perkantoran besar tapi tidak ada orangnya. Plt Bupati Buton, La Bakry harus ambil kebijakan, tinggal di Pasarwajo,” sorot Korlap aksi.

Selain itu, mereka juga menuntut agar Pelabuhan Banabungi segera difungsikan. Pasalnya jika pelabuhan itu berfungsi maka dapat meningkatkan sumber ekonomi baru bagi masyarakat. Plt Bupati Buton, La Bakry mengatakan, pembangunan Pelabuhan Banabungi sudah dilakukan pemerintah. Namun dilakukan secara bertahap. Salah satu yang dilakukan kini adalah menyiapkan sarana air bersih.

“Jika airnya sudah ada yang kelola, itulah tawaran kita. Setiap pergerakan kapal itu uang. Untuk meminta sebuah kapal sandar sekarang, itu belum bisa,” ujarnya. Lanjut La Bakry, tanah pelabuhan untuk dijadikan lahan publik masih bermasalah. Secara hukum menjadi milik PT Sarana Karya (Saka) tetapi ada sekelompok masyarakat yang mengklaim kepemilikannya.

“Saya dan bupati tidak ingin berkonfrontasi dengan masyarakat. Jadi pemerintah akan mencoba membangun komunikasi,” jelasnya. Menurut La Bakry jika membangun pelabuhan kecil yang tidak memiliki resiko keselamatan pelayaran bisa saja dilakukan. Berbeda hal dengan membangun pelabuhan berskala besar, kerena membutuhkan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan.

“Jika persoalan lahan sudah tuntas, pasti sudah lama terbangun (pelabuhan),” sambung La Bakry. Untuk pengembangan aspal Buton belum terealisasi dengan baik. Pasalnya, perusahaan yang akan mengelola belum melakukan produksi. Dengan masalah yang dihadapi selama ini dalam menjalankan program pembangunan adalah anggaran. Dalam setahun APBD Buton Rp 400 miliaran. Anggaran itu digunakan untuk gaji pegawai dan pembangunan lain yang bertahap.

Menanggapi tuntutan agar para ASN tinggal di Pasarwajo, La Bakry menjelaskan, sebagian sudah melakukan hal itu. Namun masih ada juga yang tinggal di Kota Baubau. “Untuk para ASN kalau dipaksa tinggal di Pasarwajo dengan gaji kecil, tidak akan mampu membiayai dua dapur. Apalagi gaji pegawai rata-rata sudah digadaikan di bank,” argumen Plt Bupati memberi gambaran. (b/mel)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top