Pariwara
Muna

Jaksa Siap Kawal Pinjaman Dana Pemkab Muna

Ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Kondisi keuangan daerah di Kabupaten Muna sangat minim untuk membiayai seluruh program pemerintah, terutama sektor infrastruktur. Disisi lain, kebutuhan masyarakat semakin kompleks. Hal itu membuat Pemkab dibawah kepemimpinan Bupati, LM Rusman Emba harus mencari solusi. Salah satunya dengan mengajukan pinjaman Rp100 miliar ke Bank Sultra.

Keputusan menambah utang itu terbilang berisiko. Sebab hingga saat ini Pemkab Muna masih memiliki catatan pinjaman pada Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Utang itu harus diangsur hingga tahun 2020 mendatang. “Kita sudah ajukan pinjaman untuk membiayai pembangunan RSUD maupun Pasar Laino,” kata Ari Asis, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Muna.

Jika rencana penambahan utang tersebut terealisasi, konsekuensinya Pemkab harus membayar lebih dalam pengembaliannya. Untuk skema pinjaman setahun, maka total pembayaran mencapai Rp 1 miliar ditambah Rp 120 juta sebagai bunga. Sedangkan untuk skema empat tahun, total pembayaran mencapai Rp 1 miliar plus bunga Rp 480 juta. Mengingat urgensi pinjaman dan potensi penyimpangan yang juga besar, Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) mengaku siap membackup kebijakan tersebut.

“Kalau kami diminta pemerintah, tentu siap,” jelas La Ode Abdul Sofyan, TP4D Muna. Kasiintel Kejari Muna itu mengatakan, sudah menjadi tugas pokok utama TP4D untuk mengawal potensi penyimpangan uang negara. Hanya saja, hal itu harus atas dasar permintaan Pemkab Muna. Pihaknya bersedia memberi pendampingan maupun pertimbangan hukum kapanpun diperlukan. “Pada dasarnya kebijakan itu harus sesuai ketentuan. Dalam hal ini, TP4D bisa mendampingi Pemkab agar tidak salah kelola,” sambungnya.

Soal rencana peruntukan pinjaman demi kelanjutan pembangunan Pasar Laino, ia menerangkan hal itu menjadi domain Pemkab. Hanya saja, dirinya berharap sinergi pengawasan ataupun pengawalan uang negara tetap terjaga. “Kalau menyangkut kebijakan, itu domain pemerintah. Kami hanya akan mengawal penggunaan anggaran saja. Bagaimana memberikan koridor kepada pejabat daerah agar tidak salah kelola. Untuk rencana pinjaman itu, sampai saat ini Pemkab belum minta pendampingan” imbuhnya. (c/ode)

Click to comment

Tinggalkan Balasan

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

The Latest

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top