Pariwara
Konawe

Upah Buruh tak Cair, Gedung BKD Konawe Disegel

HELSON MANDALA PUTRA/KENDARI POS
Kantor BKD dan Diklat Konawe yang disegel para pekerja karena upah mereka belum dibayarkan pihak kontraktor, meski bangunan telah diresmikan.

KENDARIPOS.CO.ID — Puluhan buruh bersama Aktivis Pemerhati Hukum Indonesia (APHI) menggelar aksi unjuk rasa dan menyegel pintu utama gedung Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Konawe, yang baru saja diresmikan, Desember 2018 lalu. Pasalnya, upah para buruh yang mengerjakan gedung tersebut ternyata tak kunjung dibayar. Ketua APHI Sultra, Amrin Sam Insana, mengatakan, pembangunan kantor BKD dan Diklat Konawe yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 4,5 miliar dan dikerjakan sejak 27 April 2017 lalu, telah melukai hati para buruh pekerja. Sebab upah mereka belum terbayar hingga kini.

“Kami telah melakukan penagihan kepada pihak perusahaan PT Wawotobi Jaya Pratama selaku pemenang tender dalam hal ini kuasa pelaksana pekerjaan, Ahmad Sucipto. Namun tak diindahkan dengan alasan anggaran pembangunan yang cair baru 45 persen dari Rp 4,5 miliar atau Rp 2.025.000.000. Sedangkan upah kerja yang belum dibayarkan pihak perusahaan kepada serikat buruh kerja kantor BKD dan Diklat Kabupaten Konawe sebesar Rp 435.503.139,” rincinya.

Untuk itu, ia meminta Plt Bupati Konawe, Parinringi, agar dapat mengakomodir pencairan anggaran untuk membayar upah para buruh. Mereka juga ingin DPRD melakukan hearing dengan mempertemukan APHI, buruh, dan pihak terkait. “Apabila dalam kurun waktu 3 kali 24 jam tuntutan ini tidak diindahkan oleh pemerintah kabupaten, maka kami akan menurunkan massa lebih banyak untuk mengepung kantor pemerintahan,” ancamnya.

Sementara itu, Kepala BKD dan Diklat Konawe, Elizon Zainal yang dihubungi mengaku, ia tak dapat bertemu para buruh tersebut karena sedang mengurus SK kenaikan pangkat 700 PNS lingkup Konawe. Elizon tak menyalahkan buruh yang menyegel gedung BKD, sebab itu dilakukan untuk mendesak pencairan sebagian anggaran pembangunan yang belum terbayar karena telah menyeberang tahun. “Hanya saja, perihal upah mereka itu bukan kewenangan BKD. Itu tanggung jawab kontraktor dan pihak keuangan, karena kami tidak pernah menahan upah mereka. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencairkan itu,” pungkasnya. (b/hel)

Click to comment

Tinggalkan Balasan

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

The Latest

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top