Pariwara
Muna

Polres Muna Gelar Diskusi Kebangsaan

LAODE ALFIN/KENDARI POS
Kepala Kesbangpol Muna, La Ode Abdul Kadir, memaparkan potensi gerakan radikalisme dalam forum diskusi yang diselenggarakan Polres Muna, rabu (28/2)

KENDARIPOS.CO.ID — Aksi premanisme dan tawuran antar lorong sudah akrab dengan kalangan pemuda di Muna. Data statistik menyebutkan, sejak periode 2014, laporan tindak pidana umum (termasuk premanisme) di Polres Muna mencapai 1.109 kasus, 2015 ada 1.195 dan 2016 1.215 kasus. Pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 1.177 kasus. Jumlah itu menjadi yang terbesar setelah Kota Kendari.

Makanya, Polres Muna menggelar forum diskusi dengan melibatkan unsur masyarakat, Pemkab dan Kementerian Agama untuk mencoba menekan angka kriminalitas tersebut. Kapolres Muna, AKBP Agung Ramos Paretongan Sinaga, mengatakan, diskusi dilakukan dengan maksud menangkal paham radikalisme dalam menjaga keutuhan NKRI. “Khusus di Muna, belum ada kasus radikalisme. Hanya saja, yang paling sering terjadi aksi premanisme,” jelasnya, Rabu (28/2).

Agung meyakini, aksi premanisme di Muna bisa menjadi bibit radikalisme jika tak diantisipasi. Sehingga, tujuan diskusi digelar untuk membangun sinergi masyarakat agar bersama-sama meredam ancaman itu. “Kalau ada sinergi dan komunikasi yang cair, yakin saja paham yang mengancam NKRI bisa dicegah. Setelah diskusi ini, akan ada aksi nyata seperti gerakan bakti sosial maupun forum diskusi lanjutan bersama seluruh elemen,” sambung Sinaga.

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Muna, La Ode Abdul Kadir juga memaparkan, Muna masih steril dari radikalisme, hanya saja aksi premanisme pernah merajalela. Ia menyebutkan, akar masalah itu semua terletak pada kemiskinan. Statistik 2016, ada 12.165 keluarga hidup di bawah garis kemiskinan dari total 43.580 keluarga di Muna. “Kita harus memerkuat ekonomi masyarakat agar radikalisme tidak mudah masuk,” jelasnya.

Hanya saja, diskusi itu disayangkan Adi Murad, Ketua KNPI Muna sebab tidak banyak menghadirkan kalangan pemuda. Padahal, premanisme maupun paham radikalisme rentan terhadap pemuda. Ia menilai, akar masalah kekerasan di Muna adalah tidak tersedianya ruang partisipatif terhadap pembangunan. Pemkab melalui Dinas Pemuda dan Olahraga tidak maksimal menjalankan fungsi pemberdayaan. “Banyaknya pengangguran jadi pemicu,” jelas Adi Murad.

Kendati demikian, ia mengapresiasi upaya Polres Muna dalam membangun ruang komunikasi mencegah radikalisme. KNPI sendiri sedang merumuskan program pertukaran pemuda kecamatan untuk membangun persatuan. “Pemuda juga bisa lebih produktif dan bisa membina kebersamaan dengan masyarakat,” imbuhnya. Pandangan berbeda disampaikan oleh Jamri Sakunar, Kepala Bagian Tata Usaha Kemenag Muna. Penguatan agama dinilainya menjadi solusi radikalisme maupun premanisme. “Agama harus jadi solusi. Banyak pendidikan justru melahirkan penyimpangan karena minimnya nilai moral. Sehingga, anak-anak kita harus diselamatkan dengan penguatan agama,” timpalnya. (b/ode)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top