Pariwara
Konawe Kepulauan

Gaji Bidan di Konkep Belum Dibayar Empat Bulan

MURSALIN/KENDARI POS Para bidan PTT yang telah terangkat menjadi CPNS (kanan) mendatangi gedung DPRD Konkep untuk menyampaikan aspirasi mereka. Gaji mereka selama empat bulan belum dibayar.

KENDARIPOS.CO.ID — Kegembiraan bidan pegawai tidak tetap (PTT) saat terangkat sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) April 2017 lalu, melalui jalur Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, belum sepenuhnya dirasakan. Pasalnya, 50 bidan ditambah satu dokter di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), belum menikmati gaji pertama mereka setelah melepas status PTT tersebut. Salah satu bidan yang bertugas di Desa Lampeapi, Marlina, mengatakan, sejak terangkat menjadi CPNS tahun lalu, ia bersama puluhan temannya, belum menikmati gaji bulan Mei hingga Agustus 2017. Sementara di kabupaten lain, seperti Buton Utara dan Buton Tengah sudah menikmati kekurangan gaji empat bulan tersebut.

“Masa di daerah lain sudah dibayarkan, sementara kami di sini belum,” keluh Marlina, didampingi para bidan lainnya saat ditemui di Gedung DPRD Konkep, Selasa (27/2). Ia mengaku sudah cukup bersabar menunggu kekurangan pembayaran empat bulan gaji tersebut hingga Desember 2017 lalu, dengan rincian gaji perbulan sebesar Rp 1,8 juta. Tetapi sampai akhir Februari 2018 ini, harapan mereka untuk menikmati hasil jerih payah selama mengabdi, belum juga terpenuhi.

“Segala upaya sudah dilakukan untuk menuntut hak kami yang belum terbayarkan. Kami sudah koordinasi juga di Kemenkes. Surat yang kami terima, jelas. Hak kami harus dibayarkan. Tetapi sampai hari ini, belum menikmati itu. Kemudian, gaji 13 dan 14 kami ditahun 2017 harus dibayarkan,” ujar Marlina, mewakili rekan-rekannya di hadapan anggota DPRD. Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Konkep, Jaswan, mengapresiasi keluhan para bidan PTT yang sudah terangkat sebagai CPNS yang menyuarakan hak-haknya.

Ia berjanji akan memperjuangkan gaji bidan tersebut. “Jujur, kami di DPRD tidak tahu ada surat edaran Kemenkes RI yang mengintruksikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konkep untuk membayar kekurangan gaji itu,” katanya, selasa (27/2). Jaswan menjamin akan meminta penjelasan dari pihak Pemkab sekaligus mencari solusi terbaik agar gaji 50 bidan termasuk seroang dokter bisa terbayarkan. “Tanggal 5 Maret kami akan ke Jakarta dan langsung di Kemenkes. Saya harap ada delegasi bidan CPNS yang diutus untuk bersama-sama. Berikan waktu pada kami untuk berkoordinasi dengan Pemkab,” tandas Jaswan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Konkep, Mustaman, meminta, agar para bidan PTT yang sudah terangkat menjadi CPNS merinci kekurangan gaji mereka. Karena ini sudah menjadi kewajiban Pemkab Konkep untuk membayar kekurangan gaji selama empat bulan. “Saya berjanji akan perjuangkan ini. Masa kekurangan gaji anggota DPRD bisa terbayarkan, sementara bidan tidak. Kami akan upayakan pembayaran gaji ini dianggarkan di perubahan anggaran tahun ini,” janji Mustaman didampingi koleganya Muh. Yakub.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Konkep, Mirdan, mengatakan, gaji bidan PTT yang sudah terangkat jadi CPNS itu, bukan tak akan dibayarkan. Hanya saja Pemkab Konkep baru berupaya menganggarkan kekurangan gaji empat bulan para bidan tersebut. “Mereka seharusnya bersabar. Tetap kami akan bayarkan. Saat ini kami masih berupaya untuk mengalokasikan kekurangan gaji bidan yang belum diterima selama Mei hingga Agustus,” jelasnya. (b/san)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top