Pariwara
Metro Kendari

Komitmen Ciptakan Good Governance, APIP dan APH Teken MoU

MOU : Wali Kota Kendari, Adritma Dwi Putra (2 dari kiri) dan Kajari Kendari, Sopran Telaumbanua (3 dari kanan) menunjukkan MoU
APIP dan APH dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik pelanggaran hukum. Foto: Elyn Ipo/Kendari Pos

KENDARIPOS.CO.ID — Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) di Kota Kendari berkomitmen untuk menjalin koordinasi yang lebih baik. Itu demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik pelanggaran hukum dan perundangan yang berlaku. Setiap laporan atau pengaduan masyarakat soal penyelenggaraan pemerintahan mesti ditangani oleh APIP lebih dulu. Jika memenuhi syarat penanganan hukum baru ditindaklanjuti oleh APH.

Komitmen itu dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama melalui penandatangan MoU (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Kota Kendari, Kejaksaan Negeri Kendari dan Kepolisian Resort Kendari. MoU itu ditandatangani bersama di ruang rapat Wali Kota Kendari Senin (26/2).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Kendari, Sopran Telaumbanua mengatakan di tingkatan pusat kerjasama itu sudah diinisiasi dan direalisasikan sejak November 2017. Daerah diberi waktu hanya tiga bulan untuk menindaklanjuti kerjasama itu. “Kita bisa melakukan ini di bulan Februari, dan ini tetap sah karena belum melewati deadline yang diberikan,” ujar Sopran, senin (26/2).

Kerja sama itu kata dia sehubungan dengan pengaduan masyarakat yang diterima oleh kejaksaan atau kepolisian dan APIP. Seyogyanya kata dia APIP harus menjadi pintu masuk, sebelum laporan pengaduan diserahkan ke aparat hukum. “APIP-lah yang memutuskan boleh atau tidak dilanjutkan proses hukum. Jadi kewenangan APIP tidak kalah dengan penegak hukum,” katanya.

Menurut Sopran Telaumbanua , banyak laporan atau pengaduan masyarakat yang tidak memenuhi syarat untuk diproses. “Kadang tidak memenuhi syarat, identitas pelapornya tidak ada, alamat dan nama tidak sinkron, kalau yang seperti ini tidak layak,” tambahnya. Sehingga dengan partisipasi aktifnya APIP bisa memperhatikan hal-hal semacam itu.

Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra menyambut baik kerja sama itu. Dia mengajak semua jajarannya untuk memperhatikan hal itu. Tata kelola pemerintahan yang paling sensitif kata dia dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Kata dia, banyak fenomena kepala daerah harus berurusan dengan KPK karena hal itu. “Sejak Minggu lalu saya baca di media online, di Sultra juga sudah masuk KPK, saya ingatkan jajaran saya hindari hal yang menyalahi aturan. Kita kerja sesuai aturan saja untuk melayani masyarakat,” ujar Adriatma Dwi Putra.

Perjanjian kerja sama itu lanjut salah seoarng kepala daerah muda itu adalah langkah nyata untuk pencegahan. APIP dalam hal ini inspektorat di kabupaten dan kota sudah dinaikan eselonnya oleh Presiden. Semula dipimpin oleh eselon IIb, kini sudah menjadi IIa setara dengan sekretaris daerah. “Artinya apa, inspektorat ini jangan ragu-ragu lagi memberikan tindakan pada jajaran pemerintah yang lain kalau melakukan pelanggaran mekanisme penyelenggaraan pemerintah,” tutup Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra. (ely/b)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top