Pariwara
Muna

Bank Sultra Belum Terima Usulan Pinjaman Pemkab Muna

Agus Saleh Hidayatkali

KENDARIPOS.CO.ID — Tahun ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna berencana mengajukan pinjaman ke Bank Sultra sebesar Rp 100 miliar. Pinjaman itu untuk menutupi defisit anggaran dan penggunaannya juga dialokasikan merampungkan Pasar Laino dan RSUD Muna. Hanya saja, pengajuan itu belum diterima secara resmi oleh pihak bank. Kepala Bank Sultra Cabang Raha, Agus Saleh Hidayat, mengatakan, pihaknya baru akan memproses usulan pinjaman itu jika proposalnya sudah diajukan Pemkab Muna secara resmi. “Kalau diskusi dengan kami, sudah dilakukan Pemkab. Termasuk saat itu DPRD memanggil rapat dengar pendapat terkait pinjaman itu, hanya batal. Sampai sekarang, saya masih tunggu proposalnya,” terangnya saat ditemui Senin (26/2).

Secara prinsip, pihaknya mengaku tidak masalah jika Pemkab meminta pinjaman, asal semua syarat dapat dipenuhi. Syarat yang dimaksud Agus diantaranya, persetujuan DPRD Muna, persetujuan Kementerian Dalam Negeri dan persetujuan Kementerian Keuangan. Selain itu, Pemkab juga harus punya jaminan pengembalian. “Persetujuan dua kementerian wajib ada dibuktikan dengan surat yang dilampirkan di proposal,” sambungnya.

Untuk disetujui dua kementerian tersebut, lanjutnya, Pemkab harus membuktikan bahwa keuangan daerah saat ini sedang sehat. Sedang untuk jaminan, pihak bank akan meninjau sejauh mana dana alokasi umum dan dana alokasi khusus termasuk pendapatan asli daerah bisa memadai untuk membiayai pelunasan utang. “Seluruh syarat dan jaminan itu harus lengkap,” tegasnya. Jika sudah lengkap, Agus mengatakan prosedur selanjutnya adalah Bank Sultra wajib mengetahui peruntukan pinjaman. Lalu kemudian dilakukan verifikasi apakah pinjaman sesuai besaran kebutuhan. “Misal untuk RSUD dan Laino, bisa saja pinjam Rp 100 miliar, ternyata setelah kami hitung hanya butuh Rp 60 miliar, kami berhak menyetujui sesuai kebutuhan saja,” paparnya.

Sementara itu, terkait bunga pinjaman, Agus mejabarkan jika Pemkab meminjam Rp 100 miliar maka pengembalian serta bunganya dapat dilakukan berdasarkan permintaan Pemkab sendiri. Jika asumsinya dikembalikan dalam setahun, bunga yang harus dibayar sebesar Rp 120 juta, merujuk pada ketentuan 1 persen bunga per bulan. “Kalau asumsi dikembalikan empat tahun, bunganya berarti bisa Rp 480 juta,” kata Agus.
Kendati demikian, Agus menegaskan jika pinjaman tersebut hanya boleh digunakan untuk keperluan yang mendesak dan menyangkut kepentingan masyarakat. “Tidak sembarang bisa digunakan pinjaman itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, rencana pinjaman diutarakan Ari Asis, Kepala BPKAD Muna. Ia mengatakan, meski saat ini Pemkab masih punya utang di PIP, namun keterbatasan anggaran dan mendesaknya kebutuhan pembangunan mengharuskan pemerintah menambah pinjaman ke Bank Sultra. Usulan itu, secara prinsip sudah disetujui oleh DPRD Muna. (b/ode)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top