Pariwara
Konawe Selatan

Pemkab Konsel Didesak Definitifkan Kecamatan Lamooso

Irham Kalenggoder

KENDARIPOS.CO.ID — Wacana pemekeran Kecamatan Lamooso di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) mengalami kendala. Hingga kini belum ada titik terang terkait definitifnya kecamatan baru tersebut. Padahal seharusnya, wilayah pemekaran dari Kecamatan Angata itu sudah memiliki nomor registrasi dan kode wilayah dari Kemendagri. Bersamaan dengan tiga kecamatan sebelumnya, yakni Andoolo Barat, Sabulakoa dan Kolono Timur. Menanggapi hal itu, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konsel turut mempertanyakan.

Terlebih ada desakan dan tuntutan dari masyarakat Lamooso beberapa waktu lalu. Ketua DPRD Konsel, Irham Kalenggo yang ditemui mengakui, jika pemekaran wilayah yang terdiri atas 11 desa tersebut masih menemukan kendala. “Saya juga baru ketemu dengan biro pemerintahan di Provinsi. Tapi katanya, masih ada beberapa data yang harus dilengkapi oleh Pemkab Konsel,” akunya, akhir pekan lalu.

Irham menjelaskan, terkait prasyarat pemekaran, Lamooso sudah memenuhi unsur. Selain peraturan daerahnya sudah ditetapkan, juga sudah ada kajian akademik terkait kelayakan. “Makanya harus mempertemukan antara Kabag Pemerintahan, Pemprov dan DPRD. Supaya kita tahu masalahnya, jangan saling tunjuk,” ungkapnya. Ketua DPD Golkar Konsel ini mengatakan, pihaknya sudah merekomendasikan Komisi I DPRD untuk mempertanyakan masalah administrasi pemekaraan Lamooso ini.

“Dalam waktu dekat kami akan menyampaikan ke Kabag Pemerintahan, agar ada tindak lanjut yang lebih agresif,” janjinya. Menanggapi hal itu, Kabag Pemerintahan Setkab Konsel, Muh.Yusuf, mengungkapkan, pada prinsipnya Pemkab sangat mendukung percepatan pemekaran Kecamatan Lamooso. Hanya saja, ada beberapa prosedur yang harus dilewati. “Karena bukan hanya ditentukan oleh Perda saja, namun harus memperoleh registrasi dari Kemendagri,” ungkapnya, saat dikonfirmasi terpisah.

Terkait tiga kecamatan yang sudah terbit kode wilayahnya, yakni Andoolo Barat, Sabulakoa dan Kolono Timur, itu sudah diusulkan sejak tahun 2014 lalu. Sementara Lamooso baru 2017 lalu terbit Perdanya. “Masyarakat harus sadar dan paham, karena banyak tahapan yang harus dilewati. Apalagi sekarang menghadapi Pemilu maka harus dipercepat. Pemekaran kecamatan ada di PP 19 tahun 2004. Sekarang sudah terbaru. Makanya inilah yang harus kita konsultasikan di Kemendagri. Harapan kami bisa cepat. Sebab dengan pemekaran bisa mempercepat pelayanan masyarakat dengan pemerintah dalam hal akselerasi kordinasi,” tandas mantan Kabaghumas Pemkab Konsel tersebut. (b/kam)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top