Pariwara
Wakatobi

Inspektorat Wakatobi Didesak Usut Penyimpangan ADD dan DD

Juhaiddin

KENDARIPOS.CO.ID — Selain Kejaksaan Negeri (Kejari) Wakatobi yang diminta segera menuntaskan laporan kasus dugaan penyelewengan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) pada dua desa di Kecamatan Kaledupa Selatan, pihak Inspektorat juga ditantang untuk memperliatkan perannya sebagai lembaga pengawasan. Tuntutan masyarakat terkait hasil laporan pemeriksaan (HLP) dari pihak Inspektorat, rupanya belum bisa diwujudkan. Pasalnya, hingga kini instansi yang dipimpin Juhaiddin ini belum melakukan pemeriksaan khusus tentang kasus tersebut.

Pihaknya Inspektorat baru berjanji dalam waktu dekat akan menurunkan tim ke lapangan. Inspektur Wakatobi, Juhaiddin, menyebut, terkait laporan yang telah masuk di Kejari Wakatobi pada tahun 2017 lalu, pihaknya akan terus melakukan koordinasi. “Namun, sebelum itu kami memulainya dari internal dulu. Saat ini yang kami lakukan masih dalam tahap pendahuluan yakni pemeriksaan laporan pertanggung jawaban kegiatan tersebut,” ujar Juhaiddin, Kamis (22/1). Mantan Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Kabupaten (Sekab) Wakatobi ini menyadari desakan masyarakat agar pihaknya proaktif dan segera menindaklanjuti laporan.

“Makanya, sebelum tim turun di lapangan, kami akan lihat dulu LPJ-nya. Kalau sudah selesai baru kita cocokkan dengan fakta yang ada. Bila ada temuan maka akan kami koordinasikan dengan pihak Kejari mengingat masalah ini sudah masuk ranah hukum,” bebernya. Kendati demikian, ia mengaku Inspektorat bukanlah pihak yang mencari masalah melainkan menemukan penyebab dari persoalan yang ada. “Tapi, karena ini sudah masuk ranah hukum maka hasil audit kita nantinya harus diperlihatkan ke Kejari Wakatobi,” tukas Juhaiddin.

Sebelumnya, Kasiintel Kejari Wakatobi, Rudy, SH mengungkapkan HLP dari Inspektorat sangat dibutuhkan dalam pengembangan kasus dugaan penyelewengan ADD dan DD di Desa Lentea dan Tampara, Kecamatan Kaledupa Selatan. “Saat ini memang dua-duanya sudah masuk tahap penyidikan. Tapi, kami juga membutuhkan HPL dari Inspektorat Wakatobi sebagai tambahan data nantinya,” tandas Rudy. Sekadar diketahui, dugaan penyalahgunaan ADD dan DD Desa Lentea tahun 2012 dan 2016 terkait pengadaan pagar. Sementara Desa Tampara menyangkut pengadaan perahu nelayan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat tahun 2014 dan 2015. Kedua kasus ini tengah ditangani pihak Kejari Wakatobi. (b/thy)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top