Pariwara
Politik

Panwaslu dan Pemkab Sepakat Awasi Politik Uang di Koltim

KENDARIPOS.CO.ID — Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Timur (Koltim) sepakat bersama-sama untuk perangi politik uang dan politisasi Sara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun ini. Melalui aksi deklarasi sekaligus penantangan spanduk dan penempelan tangan dengan cat sebagai tanda bahwa menyetujui untuk perangi kecurangan dalam pesta demokrasi.

Ketua Panwaslu Koltim, Rusnyati Nur Rakibe mengatakan, sebagai pengawas pemilu di daerah bertanggung jawab untuk menjamin pelaksanaan pesta rakyat lima tahun sekali itu, bebas dari kecurangan yang dilakukan pasangan calon (Paslon) untuk menangkan perhelatan Pilkada. Apalagi berbicara mengenai politik uang kerap kali terjadi dan bukan lagi menjadi rahasia tetapi seperti terbuka dilakukan. Bukan hanya ini harus dicegah tetapi politisasi sara juga mengikuti dengan isu Paslon untuk menyerang rival bertarungnya.

“Nah, perbuatan praktik politik tidak bersih ini harus dicegah dan diawasi semua mulai penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, masyarakat dan stakholder lain, agar kecurangan minim kemungkinan terjadi pada saat menjelang Pilkada,” katanya saat deklarasi tolak politik uang dan politisasi Sara.

Undang Undang (UU) Pilkada nomor 10 tahun 2016 perubahan UU Pilkada nomor 1 pasal 187 A tentang tindak pidana pelanggaran pemberian uang untuk mempengaruhi pemilih, sangat jelas. Makanya, hampir setiap kegiatan Panwaslu selalu memberikan sosialisasi tentang tindak pidana pelanggaran Pilkada. “Saya harapkan Pemkab Koltim, pengurus partai, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan shokholder bisa terlibat pengawasan Pilkada. Dengan keterlibatan semua pihak pengawasan dalam memerangi politik uang dan politisasi sara dalam Pilkada bisa dicegah,” ujar Rusnyati Nur Rakibe.

Koordinator Pengawasan dan Sosialisasi Panwaslu Koltim, Abang Saputra Laliasa menegaskan pelaksanaan deklarasi tolak politik uang dan politisasi Sara adalah perhatian serius penyelenggara pemilu untuk menjaga demokrasi tetap baik dan bersih. “Saya harap pengurus parpol di Koltim bisa mensosialiasasikan tentang politik uang itu dilarang kepada anggota dan masyarakat sekitar” harapnya.

Plt. Sekertaris Daerah Pemkab Koltim, Samsul Bahri Madjid mengapresiasi upaya Panwaslu Koltim dalam melawan politik uang dan Sara. Sebagai pengawas, Panwas mampu menjalan tupoksi dengan baik dalam mengawasi, mencegah dan memastikan Pilkada berjalan lancar dan aman. Mulai dari berbagai kegiatan sosialisasi hingga deklarasi tolakpolitik uang dan politisasi Sara. Pada prinsipnya, Pemkab siap memberikan dukungan penuh. “Mari kita dukung dan bantu pengawasan untuk pelaksaan pemilu bisa berjalan lancar. Politik uang bisa kita lawan dengan pengawasan ketat dari kita semua baik Panwaslu, penyelenggara pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sholder. Saya harap semua Panwaslu bisa sampai tingkat bawah untuk disosiasikan tentang politik uang, sara” tandasnya. (b/kus)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top