Pariwara
Politik

Wabup Konkep Ajak Masyarakat Jadi Pemilih Cerdas

Ajak Masyarakat JaJadi Pemilih Cerdas : Wabup Konkep Andi Muhamad Lutfi (baju putih) bersama komisioner Panwaslu Konkep dan Forum Komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) Koltim mendeklarasikan tolak politik uang dan politisasi sara akhir pekan lalu. Foto: Mursalim/Kendari Pos

KENDARIPOS.CO.ID — Pemilihan gubernur (Pilgub) Sulawesi Tenggara (Sultra) sudah diambang pintu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra telah menetapkan tiga pasangan kandidat yang dinyatakan lolos meriah tiket bertarung di Pilgub tanggal 27 Juni 2018 mendatang. Untuk mewujudkan Pilkada damai dan fair, Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Konawe Kepulauan (Konkep) menggalang terus dukungan. Puncaknya akhir pekan lalu, Panwaslu menggelar deklarasi menolak politik uang dan politisasi Sara.

Sebelum menggelar deklarasi di tempat pelelangan ikan (TPI) Langara, bersama perwakilan Pemkab Konkep yang dipimpin Wakil Bupati (Wabup) Konkep, Andi Muhamad Lutfi, KPUD Konkep, kepolisian, pengurus Parpol, tokoh dan masyarakat melakukan long march loungmach dari kantor Panwaslu di Jalan Poros Langara Wawolaa.

Wakil Bupati (Wabup) Konkep, Andi Muhamad Lutfi berharap Pilgub Sultra mendatang bisa berjalan kondusif tanpa politik uang adan politisasi Sara. Menurutnya, isu ini bisa menghancurkan demokrasi namun juga negara. Sementara Indonesia terkenal dengan keberagamannya. Untuk itulah, masyarakat harus menjadi pemilih cerdas.

“Makanya, sudah kesekian kali saya mengingatkan tolak, tolak dan tolak politik uang dan politisasi Sara. Komitmen ini harus kita jaga dan disosialisasikan di tengah lingkungan maupun keluarga. Jangan mau suara kita dibeli dengan uang. Pejabat yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di luar Sultra, kemungkinan uang tersebut untuk kepentingan politik di pemilihan mendatang,” tandasnya.

Sementara itu Ketua Panwaslu Konkep, Nur Rahmat mengatakan proses demokrasi saat ini semakin lama semakin dinamis. Panwaslu memiliki komitmen dan tangung jawab untuk memastikan integiritas Pilkada dengan mengajak semua pihak untuk terlibat mendeklarasikan tolak dan lawan politik uang dan politisasi sara.

“Hambatan kualitas Pilkada adalah politik uang dan politisasi sara. Politik uang menjadi musuh kita bersama, karena praktek ini akan menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Politisasi sara berpotensi menganggu persaudaraan dalam negara kesatuan Indonesia. Pilkada bagi-bagi uang harus kita tolak,” kata Nur Rahmat.

Menghadapi tantangan tersebut, ia mengajak semua komponen bangsa, khususnya pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan pemilu yang bersih, berkwalitas, dan menjunjung nilai-nilai luhur bangsa. “Kita harus bersama-sama melakukan deklarasi tolak politik uang dan politisasi sara untuk Pilkada 2018 yang berintegiritas,” ujar Nur Rahmat. (b/san)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top