Pariwara
Politik

Partai Tak lolos, Yusril Resmi Gugat KPU

KENDARIPOS.CO.ID — Upaya hukum akhirnya ditempuh Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra setelah partainya dinyatakan tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2019. Gugatan sengketa penetapan disampaikan ke Bawaslu Senin (19/2). Dia mengklaim mempunyai bukti kuat bahwa partainya memenuhi syarat (MS) dalam verifikasi.

Menurut Yusril, gugatan itu disampaikan kepada bawaslu karena pihaknya tidak puas dengan penetapan parpol peserta pemilu yang diputuskan KPU. Gugatan sengketa itu didasari bukti kuat. Yusril mengaku mendapatkan bukti bahwa pleno KPU Papua Barat telah menyatakan PBB MS di atas 75 persen kabupaten/kota. Keputusan KPU Manokwari Selatan yang semula menyatakan PBB TMS di kabupaten tersebut sudah dikoreksi oleh KPU Papua Barat. ”Kami punya berita acara (BA) yang menyatakan PBB MS di Papua Barat,” terangnya.

Dia juga mempunyai rekaman video yang berisi pengumuman KPU Papua Barat yang menyatakan PBB MS. Bukti-bukti itu sangat kuat. Walaupun sudah ada bukti, KPU tetap ngotot bahwa partainya tidak lolos. Apalagi, tutur dia, TMS hanya di satu kabupaten saja. ”Kami sangat dirugikan,” urai dia. Sebelumnya, tutur dia, pada rapat pleno penetapan parpol peserta pemilu, komisioner KPU sempat melakukan kesalahan fatal. Yaitu, menyebutkan bahwa PBB TMS di Sumatera Utara. ”Tapi KPU kemudian meralat dan meminta maaf,” paparnya.

Pria kelahiran Belitung itu menyatakan, keputusan KPU sangat merugikan partainya. Karena KPU tetap tidak mengubah keputusannya, PBB pun melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan. ”Jika KPU mengatakan siap menghadapi gugatan PBB, maka kami berkali lipat siap melawan KPU,” ucapnya. Bahkan, pihaknya tidak hanya mengajukan gugatan perdata, tapi juga pidana. Dia siap mempidanakan semua komisioner KPU jika mereka terlibat dalam konspirasi menggagalkan PBB mengikuti Pemilu 2019. “Konspirasi itu harus dibongkar,” terang politikus yang juga pengacara itu.

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, lembaganya akan mengecek berkas gugatan PBB. Ada waktu tiga hari untuk mengecek berkas gugatan. ”Kalau tidak memenuhi persyaratan, ya akan kami kembalikan,” ucapnya. Jika memenuhi syarat, pihaknya akan meregister dan memproses gugatan tersebut. Bawaslu mempunyai waktu 12 hari untuk menyidangkan dan mengeluarkan putusan. “Ya, kita tunggu saja,” lanjutnya. Jika penggugat tidak puas dengan putusan bawaslu, mereka bisa mengajukan banding ke PTUN. (lum/oni/jpg)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top