Pariwara
Konawe Selatan

SKPD di Konsel Wajib Terapkan Transaksi Nontunai

Sekab Konsel, H. Syarif Sajang

KENDARIPOS.CO.ID — Sistem transaksi keuangan nontunai wajib diterapkan para aparatur dalam lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel), khususnya dalam pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Hal tersebut sudah ditegaskan dalam peraturan bupati (Perbup) nomor 9 tentang transaksi nontunai dan surat edaran dari Kemendagri. Makanya, Pemkab bersama dinas terkait menggelar sosialisasi dan workshop terkait penerapan transaksi nontunai, kepada Kendari Pos, Minggu (18/2/2018). Sekretaris Kabupaten (Sekab) Konsel, H. Syarif Sajang saat membuka sosialisasi nontunai tersebut mengungkapkan, kegiatan tersebut sangat strategis untuk semakin dipahami.

“Fokusnya adalah bagaimana mendiskusikan implementasi surat edaran Mendagri nomor 910/1867 tanggal 17 April 2017 kemudian tindak lanjut surat edaran bupati nomor 9101101/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang implementasi transaksi nontunai ini,” tegas Sjarif Sajang, kepada Kendari Pos. Ia berharap, para pemangku kebijakan di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dapat bersimulasi. Sehingga bendahara, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran bisa semakin memahami sistem tersebut.

“Sekarang sudah pakai instrumen alat pembayaran menggunakan kartu (APMK). Tidak lagi memakai uang tunai. Yang pertama, lebih efisiensi dan keamanan kita membawa uang tunai terjamin. Juga kita memanfaatkan Perbankan, kemudian akuntabilitas. Kedepan ini kita mau rancang satu program dari Bappeda kemudian dibahas pada forum SKPD untuk ditetapkan di DPRD,” sambungnya.

Ia menjelaskan, Pemkab Konsel baru saja meraih predikat terbaik dalam pengelolaan sistem pelaporan keuangan dari KemenPAN-RB. “Berikutnya masih ada tahapan lagi, dari B kemudian A. Untuk se-Sultra dan kabupaten/kota, baru Konsel yang memperoleh kategori B. Yang lain masih C bahkan CC. Capaian kita ini berkat kerja sama semua pihak, mulai dari Kadis, kepala badan, camat dan seluruh staf,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Konsel, Hj. Marwiyah Tombili, menambahkan, sosialisasi dilakukan secara informatif pada semua Satker, didukung pihak Bank Sultra. “Jadi, dalam sosialisasi ini kita membahas apa-apa yang dikecualikan. Pertama batas penarikan tunai Rp 20 juta per satu kali cek. Kemudian dari belanja ATK makan minum, maksimal Rp 5 juta. Jadi yang boleh tunai itu Rp 5 juta seperti barang jasa tadi, termasuk biaya operasional. Tapi kalau lebih dari Rp 20 juta, wajib nontunai,” jelasnya.

Ia yakini, penerapan sistem tersebut tak akan mengganggu serapan anggaran dan capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP), nantinya. “Transaksi nontunai ini sangat membantu bendahara dalam pelaporan. Misalnya, dari sisi keamanan. Jadi kami yakin tidak akan mengganggu serapan anggaran dan WTP. Saya berharap tiga komponen ini, kepala Satker, bendahara, pejabat penatausahaan keuangan harus dapat menjalankan nontunai ini dengan baik,” pungkasnya. (b/kam)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top