Pariwara
Hukum & Kriminal

Pengadaan 70 Tenda Pramuka di Kolut Diduga Mark Up, Jaksa Garap Kasek dan Pejabat Dikbud

Ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kolaka Utara mencium aroma dugaan mark up pengadaan 70 tenda Pramuka di sejumlah sekolah tahun 2017. Para kepala sekolah (kepsek) telah dimintai keterangan. Pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) diagendakan dimintai keterangan.

Kajari Lasusua Andi Fahruddin melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (kasi Pidsus), Ariefulloh, SH mengutarakan tahun 2017 lalu sebanyak 70 sekolah memesan masing-masing satu tenda. Tenda itu dibayarkan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Akan tetapi harganya lumayan fantastis. Diduga harganya di mark up dan lebih mahal dari harga pasaran. “Per tenda dihargai Rp. 6 juta. Harga rillnya tidak semahal itu dan sudah kami kantongi nilai sebenarnya tetapi belum bisa kami sampaikan sekarang karena masih penyelidikan,” ujar Ariefulloh, kepada Kendari Pos.

Keterangan yang masuk ke pihak penyidik dua versi. Ada yang mengklaim tenda tersebut dipesan sendiri oleh para kepsek dan pengadaannya dimonopoli oleh oknum tertentu di Dikbud setempat. Jaksa Kejari Kolut masih mengumpulkan keterangan karena beberapa kepsek beralibi hanya mengikuti arahan fasilitator (Dikbud). Namun oknum di Dikbud Kolut lepas tangan, bahkan mengaku hanya memediasi para kepsek dengan penyedia barang. “Kami masih cari tahu apakah ada keterlibatan pihak Dikbud,” tambah Ariefulloh.

Jika ternyata Dikbud Kolut tidak terlibat secara tidak langsung maka dugaan mark up mengarah kepada para kepsek karena diduga korupsi berjamaah. Namun jika dianalisa lebih jauh bahwa pengadaan tenda tersebut dilakukan serentak dengan harga yang sama maka mengarah ke pihak Dikbud setempat. “Namun saya tidak mau berandai hingga. Kadis dan seorang bawahannya dijadwalkan diperiksa. Selain itu, lebih dari sepuluh kepsek kami periksa,” ungkap Ariefulloh.

Untuk mengetahui harga rill per tenda tersebut serta kerugian keuangan, Kejari mengajukan permintaan audit kepada BPKP Sultra.. Yang jelas kata Ariefulloh, potensi kerugian negara pada pengadaan 70 tenda tersebut dipastikan ada. “Setelah semua dimintai keterangan baru kami analisah siapa yang potensi mengarah ke aktornya,” pungkasnya.

1 of 2

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top