Pariwara
Nasional

Sidang Kasus Nur Alam, JPU KPK Hadirkan Saksi Ahli

Nur Alam usai menjalani sidang.

KENDARIPOS.CO.ID — Sidang perkara dugaan penyalahgunaan wewenang dengan terdakwa Gubernur Sultra nonaktif Nur Alam kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (12/2). Agendanya masih seputar pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hanya bedanya, kali ini JPU anti rasuah itu menghadirkan saksi ahli. Dia adalah saksi ahli UU Pertambangan dan Administtasi Negara, Tri Hayati. Kehadiran Tri Hayati dianggap bisa mengungkapkan proses perizinan dan administrasi atas izin usahan pertambangan (IUP) yang sebenarnya. Saksi dicecar dengan banyak pertanyaan, baik dari JPU KPK maupun kuasa hukum Nur Alam.

Dalam salah satu penjelasannya, Tri Hayati menyebut ada cacat yuridis dalam penerbitan IUP di Sultra. Penerbitan izin tersebut tidak sesuai dengan kewenangannya. “Pejabat yang mengeluarkan itu bukan pejabat yang seharusnya,” ujarnya. Namun, saat kuasa hukum Nur Alam menggali keterangan saksi ahli terkait proses administrasi dari pertambangan yang ada di Sultra. Dia memberi jawaban yang sedikit berbeda.

Ketua Kuasa Hukum Nur Alam, Didi Suprianto mempertanyakan tentang adanya sertifikat CnC dari Kementerian ESDM terhadap penerbitan IUP di Sultra. Apakah itu menjamin proses administrasinya beres atau masih ada masalah? Saksi ahli, Tri Hayati menjawab bahwa adanya sertifikat CnC sudah menjadi jaminan kalau seluruh proses administrasi telah beres. “Kalau sudah CnC sebenarnya sudah selesai. Tapi saya tidak tahu lagi jika dalam prosesnya ada persoalan pidana,” jelasnya.

Selanjutnya, baik JPU KPK maupun kuasa hukum Nur Alam memperdalam argumen masing-masing untuk meyakinkan hakim dari penjelasan saksi ahli tersebut. Sebenarnya, sebelum pemeriksaan saksi ahli, masih ada saksi lain yang akan diperiksa. Saksi dimaksud adalah bos PT Billy, Emi. Namun Kepala JPU KPK kasus Nur Alam, Subari Kurniawan mengaku bersangkutan sedang dilacak keberadaannya. “Kami sudah koordinasi dengan Imigrasi terkait keberadaannya di luar negeri. Tapi kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Karena keterangan yang kami inginkan sudah didapatkan bersama bukti-buktinya,” ungkapnya.

Dalam persidangan sebelumnya, Direktur PT. Billy Indonesia, Suharto Maryosuroyo mengaku PT AHB sudah mendapatkan lisensi clean and clear (CnC) dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). “Buktinya sudah ada lisensi CnC dari Kementerian ESDM. Memang di sekitar wilayah IUP tersebut terdapat kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Namun semua itu tidak masalah, karena ada lisensi CnC dari Kementerian ESDM,” jelasnya waktu itu.

Jawaban itu dia sampaikan saat dicecar JPU KPK tentang proses take over PT. AHB oleh PT Billy. “Apakah saat menerima IUP tersebut, Anda yakin tidak bermasalah?,” tanya JPU kala itu. Menurut Suharto, IUP tersebut sudah beres karena ada lisensi CnC dari Kementerian ESDM.
Dari penjelasan itu, Kuasa hukum Nur Alam, Didi Supriyanto menilai penjelasan saksi semakin menegaskan kalau kliennya tidak ada keterlibatan langsung dalam kegiatan PT Billy atau PT AHB. “Klien kami jelas tidak ada kaitan langsung dengan kasus ini,” ujarnya. (b/yog)

Click to comment

Tinggalkan Balasan

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

The Latest

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top