Pariwara
Nasional

RUU KUHP Berpotensi Ancam Kebebasan Pers

Desmond J Mahesa

KENDARIPOS.CO.ID — Sejumlah pasal dalam RUU KUHP yang tengah dibahas DPR dan pemerintah dianggap berpotensi mengancam kebebasan pers. Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengatakan sampai saat ini memang masih terjadi dialog terkait pasal-pasal tersebut. “Masih ada perubahan. Makanya, saya menyarankan kalau ini mengancam kebebasan pers, kebebasan wartawan, ya wartawan bergerak saja,” kata Desmond di gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/2).

Namun, Desmond mengingatkan, kalau mau bergerak harus memiliki argumentasi yang benar dan sesuai dengan kondisi bangsa ini. Dia mengatakan, kadang-kadang memang ada jebakan bahwa ada pasal dianggap untuk kepentingan nasional jangka pendek atau panjang. Menurut dia, karena UU sifatnya dalam rangka mengatur tertib sosial di masyarakat, maka ini termasuk untuk kepentingan nasional jangka panjang, bukan pendek. “Lalu kenapa pasal itu dipasang, dalam rangka apa, kepentingan apa? Apakah kebebasan pers sudah keterlaluan, atau memang ini jalan terbaik dalam rangka membenahi atau mengurangi kebebasan pers? Kan harus jelas debatnya,” jelasnya.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, masyarakat sipil tentu harus merespons semua ini sebelum pasal-pasal itu disahkan. “Undang pemerintah, undang DPR ajak debat terbuka,” tegasnya. Untuk diketahui, LBH Pers, AJI Indonesia, AJI Jakarta, AMSI, MAPPI, SAFENET, dan Remotivi mendesak DPR mencabut pasal-pasal dalam revisi RUU KUHP yang berpotensi membungkam kebebasan pers.

Ada 16 pasal dalam RUU KUHP yang dinilai berpotensi membungkam pers. Yakni, pasal 309 dan 310 yang mengatur penyiaran berita bohong dan berita yang tidak pasti. Pasal 328 dan 329 terkait gangguan dan penyesatan proses pengadilan dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara. Selain itu ada Pasal 771, 772, dan 773 terkait tindak pidana penerbitan dan percetakan. Kemudian pasal 228, 229, 230, 234, 235, 236, 237, 238, dan 239) terkait membuat, mengumpulkan, menyimpan, membuka rahasia negara dan pembocoran rahasia negara dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Bukan hanya itu, pasal penghinaan Presiden juga jadi sorotan. Ketua Umum Satuan Relawan Indonesia Raya (Satria) Gerindra Nizar Zahro mengatakan, jika revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memuat kembali pasal penghinaan terhadap kepala negara maka hal itu sama saja kemunduran. Menurutnya, mencantumkan pasal penghinaan presiden dalam KUHP akan membawa Indonesia kembali ke era Orde Baru. “Mengkritik presiden presiden akan menjadi momok yang sangat menakutkan,” kata Nizar kepada JPNN, Rabu (7/2).

Legislator Partai Gerindra itu menambahkan, pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP akan mengekang rakyat untuk menyatakan pendapat. Menurutnya, pasal tersebut berpotensi menjadi alat bagi penguasa untuk merepresi siapa pun yang menjadi lawan politik. Nizar lantas mengutip Pasal 263 ayat 1 RUU KUHP. Bunyinya adalah setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Dia menyebut bunyi pasal itu sangat mengerikan karena akan mengancam kebebasan berekspresi. “Penguasa dapat semena-mena menerapkannya untuk membungkam para pengkritiknya,” ujarnya. Menurut dia, pasal tersebut jelas ingin menempatkan presiden pada posisi antikritik. Presiden, sambung Nizar, ingin dijunjung bagaikan raja sehingga seluruh perkataannya harus diikuti rakyat. “Tidak ada ruang untuk mengkritik. Siapa pun yang mengkritik akan berhadapan dengan penjara,” katanya.

Nizar menyebut ketentuan itu mirip dengan Pasal 134 KUHP yang sudah banyak memakan korban. Para aktivis pengkritik presiden dengan mudah digiring ke penjara. “Atas perjuangan para aktivis, Pasal 134, 136 dan 137 KUHP berhasil dihapus melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi,” sebut anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra itu. (boy/jpg)

Click to comment

Tinggalkan Balasan

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

The Latest

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top