Pariwara
Politik

Pilkada, Bawaslu Pantau Penggunaan Medsos Sebagai Ajang Kampanye

Deklarasi : Suasana sosialisasi pengawasan dan deklarasi tolak politik uang dan SARASARA yang digelar Panwaslu Buteng, Rabu (14/2). Kegiatan ini dihadiri berbagai stakeholder mulai dari KPUD, Pemda, kepolisian hingga tokoh masyarakat. Foto: Muhammad Yusuf/Kendari Pos

KENDARIPOS.CO.ID — Penggunaan media sosial (Medsos) sebagai ajang kampanye maupun sosialisasi kini sudah menjadi tren pada setiap moment Pilkada. Tak heran, akun medsos dengan mengatasnamakan tim pemenangan pada kandidat bertebaran di Medsos. Sayangnya, tidak sedikit akun yang bukannya mengkampanyekan program pada pasangan calon (Paslon) justru menebar kebencian. Saling menyerang dan menjelek-jelekan bahkan kerap mengarah pada persoalan SARA.

Untuk memaksimalkan pengawasan, Ketua panitia pengawas Pemilu (Panwaslu) Buton Tengah (Buteng). Helius Udaya mengaku akan memantau pengunaan akun di Medsos. Apalagi cukup banyak akun paslu yang bertebaran di FB, twiter, WA dan medsos lainnya mulai mengarah pada politisasi SARA dan uang. Agar lebih efektif, pihaknya akan bekerja sama dengan kepolisian. Dengan begitu, pemilik akun-akun ini bisa diproses.

“Kami siap berkoordinasi dengan kepolisian terkait akun palsu di Medsos yang penuh dengan politisasi SARA. Dengan begitu, pelakunya bisa diketahui sehingga kasusnya bisa diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, kami juga akan mensosialosasikan program politik uang dan politisasi SARA di masyarakat. Politik uang dan SARA tidak bisa ditolerir. Jika terbukti, Paslon bisa didiskualifikasi,” katanya saat sosialisasi dan deklarasi politik uang dan SARA, rabu (14/2).

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Buteng, Aminuddin mengatakan politik uang dan politisasi SARA merupakan racun yang mencederai pesta demokrasi. Olehnya itu, untuk hal tersebut terjadi diperlukan kerjasama semua pihak terkait, baik penyelenggara, peserta dan pemilih. “Kalau kita ingin melahirkan pemimpin yang baik, maka kita harus melihat prosesnya juga baik. Olehnya, mari bersama kita wujudkan Pemilu yang berintegriras dengan proses yang baik,” katanya.

Kapolsek Lakudo, Hartoni mengaku siap memback up pengamanan dan pengawasan agar Pilkada dan Pemilu berlangsung dengan kondusif sesuai yang diharapkan. Pihaknya juga akan membantu Panwaslu untuk mewujudkan Pemilu yang bebas dari praktik politik uang dan politisasi SARA. “Kami berupaya agar pesta demokrasi terlaksana dengan proses yang baik,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Buteng, La Ntau berharap agar aparatur sipil negara (ASN) tidak terlibat dalam urusan politik, apalagi dalam praktik politik uang politisasi SARA. Kalau ada ASN yang didapatkan seperti itu segera dilaporkan agar ditindak lanjuti, kalau terbukti sanksi terberat adalah pemecatan.

“Kami juga meminta agar pejabat Pemkab Buteng berhati-hati dalam menggunakan akronim para calon, baik secara langsung maupun di Medsos. Selain itu, kami mengingatkan agar tidak berswa foto dengan calon sebelum Pilkada berakhir,” tutupnya. (b/myu)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top