Pariwara
HEADLINE NEWS

Lagi, ASN Terlibat Politik, Oknum Camat di Bombana Ikut Diciduk

KENDARIPOS.CO.ID — Keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) pada momentum Pilkada serentak 2018 kembali terulang. Kali ini, giliran empat ASN Pemkab Kolaka Timur (Koltim) ketahuan ikut-ikutan mendukung salah satu kandidat. Bahkan satu diantaranya laporannya telah ditembuskan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), BKN Regional Makassar dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Komisioner panitia pengawas Pemilu (Panwaslu) Koltim, La Golonga menegaskan ASN harus bisa menjaga netralitasnya pada pelaksanaan Pilgub Sultra maupun Pilkada serentak ini. Apalagi UU telah melarang ASN terlibat kegiatan politik praktis. Makanya, setiap kegiatan politik di wilayah ini terus menjadi pantauan Panwas hingga ke ingkat bawah.

Dari hasil pengawasan sambung La Golongan, sudah empat ASN yang diproses. Satu orang adalah guru SD. Yang bersangkutan ketahuan ikut kampaye di salah satu paslon Cagub Sultra di Mowewe beberapa waktu lalu. Makanya, Panwas sangkakan melanggar pada undang-undang ASN pasal 2 huruf f, tentang asas netralitas ASN. “Laporan pelanggarannya telah dibuatkan berita acara dan sudah diajukan kepada pembina pegawai daerah (Bupati) yang ditembuskan BAKN, Menpan-RB, BAKN regional Makassar dan KASN,” tegas koordinator Hukum, Penindakan dan Pelanggaran Panwaslu Koltim ini kemarin.

Tidak hanya itu, Panwas juga menemukan tiga ASN yang hadir pada pertemuan sejumkah kader dan relawan salah satu Paslon. Padahal sudah jelas-jelas dilarang ikut dalam kegiatan kampaye dengan atribut PNS. Saat ini, Panwas tengah mendalami laporannya. “Namanya juga sudah ada di Panwaslu Koltim tinggal sementara dirampungkan berkasnya setelah itu akan proses. Kami sudah berupaya mencegah salah satunya dengan mengirimkan surat kepada bupati agar PNS Koltim tetap netral. Tak sampai di situ saja, Panwas juga telah melakukan sosialiasi pertemuan dengan para kepala desa atau lurah, camat dan tokoh masyarakat agar PNS tak boleh terlibat,” tandasnya.

Di Bombana, salah seorang oknum camat ketahuan memfasilitasi pembentukan tim sukses (Timses) salah satu kandidat. Padahal undang-undang (UU) nomor 5 tahun 2014, melarang keras ASN terlibat politik praktis. Atas dasar itu, pemerintah maupun Panwas telah meminta seluruh ASN netral pada Pilkada serantak 2018 dan Pemilu 2019 nanti. Ketua Panwaslu Bombana, Hasdin Nompo mengatakan keterlibatan ASN pada Pilkada serentak tak boleh berpihak. Namun pada kenyataannya, masih ada oknum ASN yang masih ikut-ikutan seperti yang terjadi di Poleang Timur. Panwas memiliki beberapa bukti keterlibatan Camat yang diketahui sebagai mantan Kasat Pol PP Bombana itu dan salah seorang kandidat saat meresmikan posko pemenangan.

1 of 2

Click to comment

Tinggalkan Balasan

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

The Latest

Pariwara
Pariwara
Pariwara
pariwara
Space Iklan
Pariwara

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top