Pariwara
HEADLINE NEWS

Cagub Sultra Sepakat Tolak Money Politic, Bawaslu : Jika Terbukti Bisa Didiskualifikasi

Tiga paslon Gubernur Sultra sepakat menolak money politic dan politisasi isu SARA selama kampanye pemilihan gubernur. Komitmen itu mereka sampaikan saat deklarasi bertajuk “Lawan dan tolak politik uang serta politisasi SARA” yang digelar pada salah satu hotel di Kota Kendari, Rabu (14/2). Kegiatan yang diinisiasi Bawaslu Sultra tersebut ikut dihadiri Kapolda Sultra, Brigjen Pol Andap Budhi Revianto.

KENDARIPOS.CO.ID Tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Sultra sepakat menolak money politic (politik uang). Mereka juga komitmen tidak menggunakan politisasi isu suku, ras dan agama (SARA). Ikrar itu diungkapkan saat acara deklarasi bertajuk “Tolak dan lawan politik uang serta politisasi SARA untuk Pilkada 2018 berintegritas” di salah satu hotel di Kota Kendari, Rabu (14/2/2017).

Tiga paslon tersebut adalah Ali Mazi-Lukman Abunawas (AMAN), Asrun-Hugua (BERKAH) dan Rusda Mahmud-Sjafei Kahar. Secara bersamaan, ada lima komitmen yang mereka ikrarkan. Yakni pertama, mengawal pilgub serta menghindari politik uang dan SARA. Sebab cara ini menjadi ancaman besar bagi demokrasi. Kedua, tidak menggunakan cara itu karena menciderai integritas penyelenggaraan pilkada; Ketiga, mengajak pemilih supaya menentukan pilihannya secara cerdas. Dalam deklarasi itu, dihadiri Bawaslu RI, Bawaslu Sultra, KPU Sultra, Perwakilan Gubernur Sultra, termasuk Kapolda Sultra Brigjen Pol Andap Budhi Revianto. Komisioner Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin mengatakan, acara tersebut merupakan instruksi Bawaslu RI kepada semua pengawas pemilu daerah yang melaksanakan pilkada. “Paslon bisa didiskualifikasi jika melakukan money politic dan politisasi isu SARA selama kampanye,” ungkap Afifuddin.

Pilkada Sultra, kata dia, masuk salah satu daerah yang rawan. Bahkan, beberapa Pilkada sebelumnya di Sultra mengalami pemungutan suara ulang(PSU). Olehnya, pada Pilkada 2018 ini tidak terjadi politik uang dan politisasi SARA. Apalagi paslon sudah punya nomor urut masing-masing. “Pemilihan itu 27 Juni, kami punya tekad pilkada berlangsung gembira tanpa ada politik uang dan politisasi SARA. Sehingga, tercipta pilkada baik dan terpilih pemimpin yang baik,” jelasnya.

Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu menambahkan, adanya potensi money politic bisa saja terjadi. “Kami ingin pilkada berjalan secara demokratis. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan supaya tidak ada konflik,” jelasnya saat memberikan sambutan. Menurutnya, kegiatan tersebut sejatinya mengajak semua stakeholder, utamanya paslon agar tidak berpolitik uang dan politik SARA. “Jumlah kami terbatas, sementara yang diawasi itu banyak. Makanya deklarasi ini mengajak semua elemen bangsa bersama kami mewujudkan pilkada yang demokratis,” ajaknya. Plt. Gubernur Sultra, Saleh Lasata melalui asisten II Pemprov Sultra, La Ode Andi Pili mengungkapkan, politik uang dan politisasi SARA bisa menciderai demokrasi.

1 of 2

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top