Pariwara
Pariwara
Pariwara
Space Iklan
Muna

PTSL di Muna Gratis Tapi Berbayar

KENDARIPOS.CO.ID — Program tanah sistematis lengkap (PTSL) yang digratiskan untuk masyarakat, ternyata tidak berlaku di Muna. Banyak warga mengeluh karena harus membayar sejumlah uang agar sertifikat tanahnya bisa diambil. Proses peryertifikatan 7.200 bidang tanah di Bumi Sowite ini diduga kuat dimanfaatkan sejumlah oknum untuk meraup keuntungan pribadi. Sumarlin misalnya, ia mengaku dimintai Rp 325.000 oleh petugas kelurahan sebagai syarat memperoleh sertifikat tanahnya. Warga Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu ini mulanya mengurus sertifikat untuk sebidang tanahnya seluas 214 meter persegi. Petugas BPN melakukan pengukuran pada 24 April 2017. “Uangnya kami setor ke lurah pada Desember lalu,” ungkapnya diamini warga lain bernama Alin.

Soal dana kutipan itu, Lurah Wamponiki, LM. Sabarudin mengaku hanya menjalankan instruksi petugas BPN. Soal apa dasarnya, ia tidak tahu menahu. Lagipula, uang tersebut disepakati seluruh warga pada saat rapat di kantor kelurahan, April 2017 lalu. “Hanya memang tidak semua hadir dalam rapat itu. Dan warga tidak keberatan” jelasnya, selasa (13/2). Di Wamponiki, sekitar 100 orang warganya ikut program PTSL. Ia mengakui membebankan biaya Rp 325.000 per sertifikat. Jumlah total dana yang terkumpul mencapai Rp 30 juta lebih. “Duit untuk materai dan patok. Sisanya, Rp 150.000 saya kasih ke petugas BPN per satu kali mengukur, tapi saya lupa namanya siapa,” versinya.

Meski demikian, Kepala BPN Raha, Rajamuddin, membantah jika dalam PTSL ada beban biaya pengukuran. Ia hanya mengakui kalau masyarakat memang menanggung harga materai Rp 6.000 dan ongkos patok. “Karena anggaran untuk itu tidak dibiayai APBN maupun APBD, jadi warga yang tanggung. Selain itu semuanya gratis,” argumennya. Mengenai keluhan masyarakat tersebut, Ia membantah jika ada pungutan liar pada proses pengurusan PTSL. Rajamuddin mengaku jikapun hal itu benar, maka lembaganya jangan dikait-kaitkan. “Itu hanya oknum dan kami tidak bisa bina, kerjaan kami banyak di sini,” elaknya.

Belakangan diketahui, pungutan serupa juga ditengarai terjadi pada hampir semua wilayah di Muna. Baik di Kecamatan Lohia, Kontunaga, Watuputih maupun Duruka juga punya keluhan hampir sama dengan yang disampaikan Sumarlin, warga Wamponiki tersebut. “Kami belum terima aduan dari masyarakat. Tapi dalam waktu dekat informasi itu akan ditindak lanjuti,” ujar Irwan, Anggota Komisi I DPRD Muna. Politisi Hanura ini menegaskan, jika benar ada oknum baik BPN maupun para kepala desa dan lurah yang melakukan Pungli, ia tidak segan memanggil pihak terkait. “Bisa saja kami hearing. Jelasnya tidak dibenarkan PTSL itu ada pungutan. Itu merugikan masyarakat dan tindakan Pungli,” sambungnya.

Sebagai informasi, PTSL akan kembali bergulir pada 2018 ini. Perinciannya terdiri dari sertifikat redistribusi 2.000, lahan transmigrasi 900 sertifikat, lahan tani 150 sertifikat, lahan nelayan 200 bidang dan lahan usaha kecil dan mikro 200 sertifikat. (b/ode)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top