Pariwara
HEADLINE NEWS

Perbup DAK Muna Direvisi Lima Kali, Jaksa Segera Panggil TAPD

La Ode Dyrun Usai menjalani pemeriksaan jaksa.

KENDARIPOS.CO.ID — Penyidikan skandal mega korupsi dana alokasi khusus (DAK) Muna 2015 mulai mengungkap fakta baru. Kasus itu rupanya patut diduga dilakukan oleh pejabat eksekutif. Setidaknya, fakta penjabaran anggaran DAK Muna tidak dilakukan dengan menggunakan peraturan daerah yang dibahas bersama legislatif. Saat itu, pembayaran sejumlah proyek yang menyeberang tahun justru berlindung menggunakan peraturan bupati (Perbup) Muna.

Hal itu diungkap oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Muna, Badrut Tamam. Dari sejumlah saksi yang diperiksa, khususnya dari anggota dan pimpinan badan anggaran (banggar) DPRD, diketahui jika DAK Muna yang dicairkan pada 2016 sama sekali melalui pembahasan DPRD. “Soal Perbup itu yang akan didalami,” ujar Badrut Tamam, Selasa (13/2/2017).

Menariknya, lanjut dia, peraturan bupati tersebut melalui proses revisi hingga lima kali sepanjang tahun 2016. Secara umum, Perbup itu mengatur mekanisme pembayaran sejumlah proyek jalan dan irigasi sebanyak 60 paket pekerjaan lebih. Total nilai DAK yang digunakan sekira Rp 45 miliar. “Duit itu sisa dari DAK Perubahan 2015 senilai Rp 110 miliar. Hanya selebihnya sudah dicairkan 2015. Yang menyeberang tahun itulah yang pakai Perbup,” jelasnya.

Penyidik, kata anak buah HM Prasetyo ini akan melakukan pendalaman terhadap peraturan bupati dan juga alasan dilakukannya revisi sebanyak lima kali. Untuk itu, mantan Pj. Bupati Muna, Muh. Zayat Kaimoeddin akan kembali dipanggil. Begitu pula dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga bakal menghadap jaksa lagi. “Masih akan dischedule jadwalnya,” katanya. Senin (12/2), Kejaksaan kembali memanggil lagi pimpinan Banggar, La Ode Dyrun. Statusnya sebagai saksi. Ia ditanyai terkait pembayaran proyek menyeberang tahun apakah melalui pembahasan Banggar atau tidak. “Kalau Perbup kami tidak ketahui. Kecuali yang DAK Muna perubahan memang dibahas. Soal menyeberang tahun pembayarannya, itu Banggar tidak bahas,” jelasnya usai keluar dari ruangan penyidik.

Dyrun diperiksa selama lebih kurang lima jam. Ia datang mengendarai mobil dinasnya bernomor polisi DT 7 D sekira pukul 09.00 Wita dan baru keluar ruang jaksa La Ode Abdul Sofyan pukul 13.30 Wita. “Banyak pertanyaan jaksa. Seputar tupoksi banggar dan soal pembahasan DAK Muna. Selebihnya tanya Jaksa-lah,” bebernya.

Jaksa sebenarnya mengagendakan pemeriksaan dua orang saksi yakni La Ode Dyrun dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Banggar dan Ari Asis dalam kapasitas sebagai mantan Sekretaris DPRD Muna. Hanya saja, Ari Asis yang saat ini menjabat Kepala BPKAD Muna tersebut tidak bisa hadir. “Bersangkutan ada agenda penting yang tidak bisa ditinggalkan. Ia bersurat ke kami. Kamis akan diagendakan kembali,” ungkap Abdul Sofyan, Kepala Seksi Intel Kejari Muna. (b/ode)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top