Pariwara
Buton Tengah

Calon PNS Buteng Tertipu SK Bodong Kemenkes

KENDARIPOS.CO.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton Tengah (Buteng) menelusuri dan mengungkap surat keputusan (SK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tanggal 19 Mei 2014 terkait pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) jalur khusus yang terbukti bodong (palsu). Pasalnya, masyarakat yang menjadi korban mulai resah menunggu hingga melaporkan masalah tersebut pada para wakil rakyat. Apalagi, kurang lebih 119 orang dimintai biaya administrasi, bahkan ada yang telah menyerahkan duit hingga Rp 80 juta.

Rapat dengar pendapat tersebut menghadirkan semua pihak terkait, mulai para legislatif, Kepala BKPSDM Buteng, Samrin, Kepala Dinas Kesehatan, Saharin dan Asisten II, La Angkata. Kemudian penerima uang masyarakat atas nama Ld Husaenah yang kini sebagai Kasi Kesehatan Lingkungan Dinkes Buteng, termasuk tujuh perwakilan korban yang menyerahkan uang hingga puluhan juta rupiah. Masalah tersebut akan dilanjutkan pada Senin (19/2) pekan depan di DPRD Buteng. Pasalnya Hj. Sarimuna (Istri Kadis Kesehatan) dan Kamaruddin Kepala Puskesmas one Waara tak hadir dalam hearing itu.

Sarah, salah seorang korban SK bodong menjelaskan, ia mendapat infomasi penerimaan PNS jalur khusus dari Kamaruddin. Dalam proses kepengurusan ia dimintai Rp 20 juta pada Mei 2015. Pada 22 Mei 2015 ia kembali dimintai sebanyak Rp 10 juta, kemudian Juni 2016 kembali dimintai Rp 50 juta. “Kami terpaksa membayar kalau tidak maka proses pengurusan berakhir, sementara kita sudah berkorban sebelumnya,” ujarnya.

Korban lainnya, Ais, menuturkan, ia menyiapkan berkas yang diperlukan, kemudian diminta Rp 2 juta untuk biaya pengiriman berkas pada Hj. Sarimuna. Setelah itu dimintai lagi Rp 5 juta, kemudian Rp 60 juta. Namun karena tak mampu, maka uang 100.000 Yen Jepang yang disimpan orang tuanya direlakan demi anaknya jadi seorang PNS. “Namun harapan orang tua saya dipastikan tak bisa terkabul setelah empat tahun menunggu dengan SK 80 persen,” katanya.

Sementara Adriana, seorang ibu rumah tangga juga menyampaikan, ia menyetor uang pada Ld Husaenah sebanyak Rp 42 juta via transfer rekening. Ia sudah sering mempertanyakan soal ini, namun hanya dijanji tanpa kepastian akan terangkat. “SK yang kami terima ditandatangani Kepala BKN, Prof. Ir. Bima Harya Wibisana dan Menteri Kesehatan, dr. Nafsiah Mboi (tanpa tanda tangan),” bebernya. Kemudian empat korban lainnya menuturkan kerugian yang mereka alami akibat SK bodong Kemenkes itu, Herman Rp 5 juta, Ertinawati Rp 20 juta, Santri Rp 82 juta dan Warni 80 juta. Jumlah tersebut belum dihitung untuk 112 orang korban lainnya, karena jumlah yang diminta bervariasi.

Ld Husaenah, penerima uang menegaskan, jika ia juga tertipu dengan penghubung seluruh Indonesia yang ada di Jakarta atas nama Ali Usman (bukan PNS), yang masih keluarganya sendiri. Ali Usman itu yang juga mengurus honorer K2 yang lolos, makanya Husaenah percaya informasi tersebut. Kendati demikian, ia berjanji akan mengembalikan uang yang diterima secara utuh. “Kwitansinya saya tulis sebagai pinjaman sementara. Saya juga tertipu karena ada dua anak saya didalamnya,” katanya dihadapan peserta hearing.

Kepala BKPSDM Buteng, Samrin, menjelaskan, berdasarkan hasil penelusuran dan koordinasi dengan BKN, ternyata SK yang terbit tanggal 19 Mei 2019 tidak terdaftar. Dia menambahkan, kalaupun ada penerimaan PNS, prosesnya harus tetap berkoordinasi dengan badan kepegawaian. Sebab nomor induk pegawai hanya dikeluarkan oleh BKN. “Tak ada penerimaan pegawai jalur khusus tanpa tes. Kendati melalui pusat kalau ditempatkan di daerah maka SK mereka ditandatangani bupati. Kecuali PNS yang ditempatkan di kementerian,” tegasnya.

Sementara itu Kadis Kesehatan, Saharin, mengaku tak tahu menahu persoalan SK bodong tersebut. Padahal, praktik penipuan terjadi dalam lingkup kerjanya. Selain itu, istrinya Hj. Sarimuna yang ikut meminta uang untuk pembayaran SK palsu itu juga tidak diketahui. “Saya tidak tahu menahu persoalan ini,” elaknya. Sementara itu Asisten II Setkab Buteng, La Angkata, mengaku akan melaporkan kasus penipuan yang dilakukan PNS dalam lingkup Pemkab ke bupati. Mereka akan mendapat sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Buteng, Muthalib, menjelaskan, SK yang dipermasalahkan terbukti palsu dan kedua penerima dana atas nama Ld Husaenah bersedia mengembalikan uang yang diterima secara utuh. “Masalah ini akan kami lanjutkan, Senin depan dengan menghadirkan Hj Sarimuna dan Kamaruddin,” tutupnya. (b/myu)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top