Pariwara
Pariwara
Pariwara
Space Iklan
Bombana

Rapor Merah Pelayanan Publik Bukti Gagalnya Pemerintahan di Bombana

KENDARIPOS.CO.ID — Predikat rapor merah yang diberikan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sultra pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana dalam pelayanan publik ke masyarakat, harusnya menjadi cambuk untuk berubah. Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bombana, menilai, rapor merah tersebut adalah salah satu bentuk kegagalan pemerintah. Sebab keberadaan Pemkab seharusnya memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Namun dengan adanya rapor tersebut, Pemkab ternyata belum menjadi pemerintah yang baik bagi rakyatnya.

Kritikan tersebut disampaikan Anggota DPRD Bombana, Suritman. Ia mendesak Pemkab Bombana segera melakukan perbaikan dan pembenahan dalam layanan publik, sesuai standar yang telah diatur dalam pasal 15 dan 21 undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. “Pemerintahan hadir ditengah-tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan. Tapi kalau kalau pelayanannya tidak maksimal apalagi penilaian ORI memberikan rapor merah, berarti Pemkab Bombana masih gagal menjalankan fungsinya,” sindir Suritman, Senin (12/2).

Anggota komisi I DPRD Bombana itu juga mengakui, kondisi tersebut diperparah dengan beberapa sarana layanan publik yang juga menjadi sorotan ORI saat menyerahkan rapor merah Pemkab Bombana Senin (5/2) lalu yang diterima langsung Asisten I, Mahyuddin. Diantaranya pelayanan yang diberikan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) yang masih sangat dibawah standar. “Saya setuju dengan ORI yang mengatakan bahwa kantor DPM-PTSP sangat tidak layak menjadi kantor pelayanan. Padahal instansi itu menyumbang retribusi terbesar di daerah, tapi kantornya bekas guest house atau hotel melati. Seharusnya itu segera dibenahi, karena DPM-PTSP sudah sangat lama berkantor di situ. Saya sebelum menjabat sebagai anggota DPRD tiga tahun lalu kantornya masih di situ juga,” paparnya.

Sekretaris Fraksi Perjuangan Restorasi Nurani (Peran) itu berharap, Pemkab Bombana harus segera berbenah khususnya dalam segi pelayanan publik. Apalagi sesuai pernyataan pihak ORI, sepanjang tiga tahun belakangan ini Pemkab Bombana tak pernah keluar dari zona merah. Artinya pelayanan publik di Pemkab Bombana itu masih sangat kurang dalam tiga tahun terakhir. “Semoga ini menjadi cambuk untuk kita semua dan khususnya Pemkab Bombana, agar segera melakukan pembenahan, dengan melakukan langkah-langkah salah satunya melakukan koordinasi dengan pihak ORI untuk mengetahui pelayanan publik yang ideal. Karena jangan sampai Bombana mendapatkan rapor merah lagi ditahun selanjutnya. Ini harus menjadi perhatian, khususnya untuk bupati yang baru saja terpilih untuk kedua kalinya,” harapnya. (b/kmr)

Komentar

komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top