Pariwara
Nasional

Pengkritik DPR Bisa Dipidana, Menkumham: Itu Biasa, tak Suka Gugat UU MD3

Yasonna

KENDARIPOS.CO.ID — Pasal 122 Undang Undang MD3 yang baru menuai kontroversi. Pasalnya, memberi kekuatan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak yang dianggap merendahkan kehormatan anggota dewan. Melihat reaksi negatif publik, pasal ini kemungkinan besar bakal digugat lewat uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Menanggapi hal tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) tidak mau ambil pusing. Dia menegaskan, di beberapa negara sudah ada aturan tentang contempt of court dan contemp of parliament.

“Itu biasalah, di kita (Indonesia) dalam pengadilan juga kan tidak sembarang,” kata Yasonna usai rapat paripurna DPR, Senin (12/2). Yasonna mencontohkan, di Amerika Serikat jika berbohong di depan kongres saja, hukumannya sangat berat. Karena itu, dia mengatakan, untuk Indonesia boleh saja dicoba diterapkan aturan terkait hal tersebut. “Tapi, kalau tidak setuju, boleh saja (uji materi). Kalau tidak, merasa itu melanggar hak ada MK. Jadi, tidak apa-apa biarkan berjalan saja,” ungkap menteri asal PDI Perjuangan ini.

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) di DPR Yandri Susanto mengatakan dalam revisi yang merupakan peralihan tentu banyak lubang di sana-sini. Karena itu, kata dia, dalam waktu dekat atau sebelum Pemilu 2019 berlangsung, sebaiknya dilakukan Revisi UU MD3 yang komprehensif. “Bukan saja masalah komposisi pimpinan, hak imunitas, tapi hal-hal yang yang menjadi masalah seperti di alat kelengkapan dewan segera disemprkan untuk dipakai (DPR) lima tahun yang akan datang (atau) hasil Pemilu 2019,” ujarnya usai paripurna. Dia mengatakan, Revisi UU MD3 yang sekarang ini terkesan hanya tambal sulam saja. “Lebih ke revisi peralihan, bukan dipakai untuk tahun 2019,” kata wakil ketua Komisi II DPR itu.

Terkait soal pasal 122, Yandri mengatakan, ke depan memang perlu disempurnakan lagi. DPR akan menerima masukan dari pihak eksternal. “Perlu, kalau ada revisi, terbuka peluang kami menyempurnakan,” ungkapnya. Memang, Revisi Undang-undang (UU) nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD(Md3) akhirnya tuntas. Rapat paripurna DPR, Senin (12/2) sore memutuskan mengesahkan menjadi UU. Namun, pengesahan itu tidak berjalan mulus. Selain menolak, Fraksi Partai Nasdem dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) walk out dari ruang paripurna DPR.

UU itu akhirnya hanya disetujui delapan fraksi. Yakni, Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra, PKB, Demokrat, Hanura, PKS, PAN dan Golkar. Sebelum Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Atgas membacakan laporan, Fraksi Partai Nasdem dan PPP sudah menyatakan menolak. Fraksi Partai Nasdem kemudian memutuskan walk out. Rapat tetap dilanjutkan. Saat pimpinan rapat paripurna DPR Fadli Zon menanyakan apakah fraksi setuju RUU itu sahkan menjadi UU, interupsi datang dari Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati.

“Kami di awal sampaikan PPP menemukan beberapa persoalan mendasar secara konstitusional dalam perubahan MD3. Maka kami memohon untuk ditunda dan dilakukan pembicaraan lebih lanjut,” kata Reni. Dia menjelaskan pasal 247 A khususnya poin C yang mengatur soal cara pengisian tambahan pimpinan MPR telah nyata-nyata bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 117/PUU-VII/2009. Menurut Reni, MK dalam putusannya menyatakan bahwa proses penetapan bermakna dipilih bukan diberikan. (boy/jpg)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top