Pariwara
Kolaka Utara

Mana Penegak Hukum di Kawasan HL Totallang Kolut ?

MUHAMMAD RUSLI/KENDARI POS
Perambahan hutan di Totallang masih terus berlangsung. Aparat penegak hukum hanya mengamankan pelaku pembakaran, tetapi perambah hutan tak diproses.

KENDARIPOS.CO.ID — Aksi pembalakan kawasan hutan lindung (HL) di Desa Totallang, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) tanpa henti membuat fungsi penghijauan di wilayah tersebut nyaris hilang. Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Lembaga Perlindungan Alam Indonesia (Landas) Kolut, khususnya terkait fungsi pengawasan dan penegasan hukum di daerah itu. Direktur Landas Kolut, Ahmad Yarib, mengaku miris melihat kawasan HL di wilayah tersebut terus dirambah tanpa ada penegasan dan penanganan secara hukum. Meski telah ada beberapa pelaku diamankan aparat lantaran membuka lahan dengan cara membakar, namun semakin hari hutan di daerah itu justru terancam habis.

“Kalau benar kita mau menegakkan aturan maka semua oknum-oknum yang membuka lahan dengan merambah hutan di sana semua ditindak. Jangan yang ketahuan membakar saja sementara yang lain terang-terangan merambah tetapi terkesan dibiarkan saja. Itu artinya, merambah boleh asal jangan membakar. Kalau benar menegakkan undang-undang kehutanan maka pembakar atau perambah semua harus ditindak,” imbuhnya.

Kawasan HL di Totallang nyaris semuanya berubah menjadi lahan perkebunan yang ditanami cengkih dan lada. Akan tetapi, tidak ada oknum yang diusut atau menghentikan aktivitas perambahan di daerah itu. Lebih mirisnya lagi, ada beberapa bagian kawasan HL yang diduga diterbitkan sertifikatnya. “Kok bisa ya,” sindirnya. Ia juga mempertanyakan fungsi UPTD Kehutanan Kolut yang dianggap tak tegas menerapkan aturan. Lagi pula, nyaris tidak diketahui batas-batas HL di wilayah itu hingga masyarakat terus merambah karena tak ada penegasan garis terlarang yang tidak boleh dirusak keberadaannya.

“Totallang disebut kawasan HL tetapi faktanya di sana kawasan perkebunan terus bertambah dan hutan nyaris hilang. Miris sekali,” pungkasnya. Perubahan fungsi hutan menjadi perkebunan sebelumnya dibenarkan Kepala BPN Kolut, La Ariki, pada kesempatan berbeda. Menurutnya, ramainya aktivitas pembukaan lahan diikuti banyaknya pengusulan sertifikat yang diajukan ke pemerintah. “Banyak dibatalkan karena setelah kami tinjau peta citra ternyata sebagian besar kawasan HL,” bebernya.

Peta citra jadi panduan utama karena tidak jelas titik mana saja yang menjadi batas zona HL setempat. Ia tidak mau menjaring permintaan itu karena sudah jelas berbenturan dengan hukum yang bisa berdampak dirinya sendiri yang akan terjerat undang-undang. “Tak ada jalan lain kecuali penurunan status karena sepanjang masuk HL tidak akan mengantongi sertifikat,” tegasnya. (b/rus)

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Download Aplikasi Epaper Kendari Pos

loading...

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top